Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Anggota Grup Kecimol Geruduk Kantor Gubernur NTB, Desak Polisi Pidanakan Penari Erotis

Kompas.com - 04/06/2024, 17:28 WIB
Karnia Septia,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

MATARAM, KOMPAS.com - Sejumlah anggota grup musik kecimol yang tergabung dalam Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat (AK NTB) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa (4/6/2024).

Para demonstran juga membawa 70 truk pengangkut sound system yang biasa mereka gunakan dalam pertunjukan. Truk-truk tersebut tampak terparkir di sepanjang jalan depan Kantor Gubernur NTB.

Baca juga: Truk Pengangkut Orkes Keliling Kecimol Alami Kecelakaan di Lombok Timur, 1 Tewas dan 4 Luka-luka

Dewan Pengawas Pusat Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat Amaq Mila mengungkapkan, mereka merasa dirugikan dengan video yang memperlihatkan tarian erotis oleh oknum grup musik kecimol yang beredar di media sosial dan YouTube.

Video-video tersebut diduga memicu respons negatif dari masyarakat. Imbasnya ada desa yang mengeluarkan peraturan desa untuk melarang keberadaan kecimol di desa mereka.

 

"Kecimol adalah seni kreasi yang banyak menyanyikan lagu Sasak dan dipakai untuk Nyongkolan (prosesi pernikahan adat suku Sasak). Dipakai untuk menebar kabar kepada masyarakat bahwa si A menikah dengan si B digunakanlah kecimol ini," ungkap Amaq Mila, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita Daftar Bacagub pada Pilkada NTB lewat PKB

Menurutnya kini banyak orang yang memukul rata kecimol selalu identik dengan tarian erotis. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan seni kecimol yang sebenarnya.

"Kami juga merasa dirugikan oleh konten tersebut yang berakibat pada kami dicap negatif, tanpa membedakan mana ale-ale dan mana kecimol anggota AK NTB," tutur Amaq Mila, saat berorasi di depan kantor Gubernur NTB.

 

Tuntutan

Dalam aksi damai tersebut, Asosiasi Kecimol menyampaikan tiga tuntutan yaitu meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil langkah hukum pada aksi erotis yang dipertontonkan oleh oknum grup kecimol dan ale-ale.

"Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah hukum untuk membubarkan menangkap dan mempindanakan siapa-siapa yang terlibat dalam suguhan tari-tarian erotis yang dipertontonkan di muka umum," papar Amaq Mila.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan sweeping konten-konten video tarian erotis di berbagai platform media sosial dan menghapusnya.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Gelar Lokakarya Membaca dan Bercerita bersama Ibu Negara di NTB

Pemerintah Provinsi NTB pun didesak segera menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur tentang tata laksana berkesenian di NTB.

"Walaupun kami berkecimol yang beraturan, tetap stempel adalah kecimol, dilarang. Itu jadi persoalan. Akibat itu semua kami dirugikan. 235 grup ini dirugikan, karena itu turun pada siang hari ini," tutur Amaq Mila.

Untuk diketahui, para demonstran adalah anggota grup kecimol yang berasal dari Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Massa diterima oleh Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Wirawan Ahmad mewakili Pj Gubernur NTB yang saat ini tengah berada di Jakarta.

"Apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian juga menjadi keinginan pemerintah yang harus kita wujudkan," kata Wirawan.

Wirawan mengatakan, Pemprov NTB khususnya Lombok adalah daerah tujuan wisata superprioritas. Khusus NTB ada tambahan lagi label daerah tujuan wisata syari'ah utama di Indonesia.

"Kami dukung, saya akan sampaikan kepada Sekda, saya akan sampaikan ke Biro Hukum untuk segera kami fasilitasi untuk penyusunan Perda atau Pergub yang mengatur tata cara berkesenian agar jangan sampai menyimpang dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat," tutup Wirawan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hinca Pandjaitan Laporkan Dugaan Korupsi di Pertamina Hulu Rokan ke Kejati Riau

Hinca Pandjaitan Laporkan Dugaan Korupsi di Pertamina Hulu Rokan ke Kejati Riau

Regional
Mengenal Suntiang, Hiasan Kepala Pengantin Wanita Minang

Mengenal Suntiang, Hiasan Kepala Pengantin Wanita Minang

Regional
Marshel Widianto Maju di Pilkada Tangsel agar Petahana Tak Lawan Kotak Kosong

Marshel Widianto Maju di Pilkada Tangsel agar Petahana Tak Lawan Kotak Kosong

Regional
Mengintip Tugas Pantarlih, Deni Grogi Lakukan Coklit Bupati Semarang Ngesti Nugraha

Mengintip Tugas Pantarlih, Deni Grogi Lakukan Coklit Bupati Semarang Ngesti Nugraha

Regional
Petugas Pantarlih di Banten Bisa Data via 'Video Call' jika Pemilih Sibuk

Petugas Pantarlih di Banten Bisa Data via "Video Call" jika Pemilih Sibuk

Regional
Panggung Teater sebagai Jalan Hidup

Panggung Teater sebagai Jalan Hidup

Regional
Di Hari Anti Narkotika Internasional, Pj Gubri Terima Penghargaan P4GN dari BNN RI

Di Hari Anti Narkotika Internasional, Pj Gubri Terima Penghargaan P4GN dari BNN RI

Regional
Menilik Kampung Mangoet, Sentra Pengasapan Ikan Terbesar di Kota Semarang

Menilik Kampung Mangoet, Sentra Pengasapan Ikan Terbesar di Kota Semarang

Regional
7 Jemaah Haji Asal Kebumen Meninggal di Mekkah, Kemenag Pastikan Pengurusan Asuransi

7 Jemaah Haji Asal Kebumen Meninggal di Mekkah, Kemenag Pastikan Pengurusan Asuransi

Regional
Mudahkan Akses Warga ke Puskesmas dan RS, Bupati HST Serahkan 3 Unit Ambulans Desa

Mudahkan Akses Warga ke Puskesmas dan RS, Bupati HST Serahkan 3 Unit Ambulans Desa

Regional
Polisi Sebut Remaja Penganiaya Ibu Kandung Alami Depresi

Polisi Sebut Remaja Penganiaya Ibu Kandung Alami Depresi

Regional
Jadi Kuli Bangunan di Blora, Pria Asal Kediri Ditemukan Tewas Tertimpa Tiang Pancang

Jadi Kuli Bangunan di Blora, Pria Asal Kediri Ditemukan Tewas Tertimpa Tiang Pancang

Regional
Orangtua yang Buang Bayi Perempuan di Depan Kapel Ende Ditangkap

Orangtua yang Buang Bayi Perempuan di Depan Kapel Ende Ditangkap

Regional
Program Pengentasan Stunting Pemkot Semarang Dapat Penghargaan dari PBB

Program Pengentasan Stunting Pemkot Semarang Dapat Penghargaan dari PBB

Regional
Alasan Pj Gubernur Nana Sebut Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres

Alasan Pj Gubernur Nana Sebut Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com