Saat Gibran Dapat Sejumlah Catatan dari DPRD Solo, Angka Kemiskinan dan Target PAD Jadi Sorotan

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan banyak catatan diakhir masa Kepemimpinannya oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo.

Hal ini disampaikan setelah Gibran menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Solo 2023, Senin (25/3/2024).

Dalam laporannya, Gibran menyebut indikator rasio insfrastruktur pada 2023, terealisasi sebesar 79,99 persen. Sementara realisasi pengerjaan sebesar 2,1 persen.

"Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan dan mendukung Program Kewilayahan Nasional," jelas Gibran.

Baca juga: Akhirnya Kades Pendukung Prabowo-Gibran di Flores Timur Dijebloskan ke Penjara

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Solo tahun 2023 sebesar 5,57 persen. Gibran juga menyebut inflasi terkendali di angka 3,2 persen.

Gibran juga menyebut angka kemiskinan di Kota Solo pasca-pandemi juga mengalami penurunan. Angka kemiskinan Kota Solo tahun 2023 sebesar 8,44 persen atau sekitar 43.100 orang.

Soal penerimaan daerah tahun 2023, terealisasi Rp 1,9 triliun atau 94,12 persen dari target sebesar Rp 2,1 triliun.

Sementara untuk realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 2,1 triliun atau 98,33 persen dari target Rp 2,3 triliun. 

Sedangkan untuk belanja daerah dari rencana awal 2,3 triliun terealisasi sebesar Rp. 2,1 triliun atau 89,33 persen.

Pada kesempatan itu, Gibran mengajak segenap hadirin untuk meningkatkan kewaspadaan dan komitmen bersama terhadap perubahan iklim karena berpengaruh dalam berbagai aspek.

"Perubahan iklam berpengaruh pada cuaca dan mitigasi terhadap risiko bencana serta ketersediaan bahan pangan dan inflasi untuk mewujudkan ketahanan daerah secara berkelanjutan," jelasnya.

Catatan sejumlah fraksi

Sejumlah faksi di DPRD Kota Solo memberikan sejumlah catatan terhadap LKPJ yang disampaikan Gibran. 

Ketua Fraksi PKS, Asih Sunjuto menyoroti dan mempertanyakan kendala Pemkot sehingga membuat pendapatan asli daerah (PAD) selalu tidak mencapai target. Menurutnya, hal ini selalu terjadi selama kepemimpinan Gibran. 

Dia juga menyoroti soal rasio infrastruktur dalam RPJMD Kota Solo tahun 2021-2026 sebesar 90,915 persen.  Namun hanya terealisasi sebesar 79,99 persen. Bahkan jumlah tersebut masih dibawah capaian 2021 sebesar 88,47 persen. 

"Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengembangan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan di Kota Surakarta. Tentu ini ada kendalanya, lalu apa sebenarnya kendala yang terjadi?" ungkap Asih. 

Baca juga: Gibran Dapat Ucapan Selamat Menang Pilpres di Rapat Paripurna DPRD Solo, Kecuali dari PDI-P dan PKS

Dia juga menyayangkan angka kemiskinan di Solo masih tinggi yakni 8,44 persen. Padahal target angka kemiskinan 7,89%. Dia pun minta penjelasan langkah Pemkot Solo untuk mengatasi masalah tersebut. 

Lalu, Target Angka Harapan Hidup dalam RPJMD Kota Surakarta untuk Tahun 2023 sebesar 77,33 terealisasi sebesar 74,69. Belum tercapainya angka harapan hidup itu, lanjut Asih, menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan layanan. 

Semementara itu, Anggota Fraksi PAN-Gerindra, Agung Harsakti Pancasila mempertanyakan skema kerjas ama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait PLTSa. 

"Mohon disampaikan realisasi dan titik-titik yang telah tersentuh oleh program tersebut agar ada kejelasan maping untuk program berkelanjutan di waktu berikutnya," kata Agung Harsakti.

"Begitu pula dengan potensi dampak positif dan/atau negatif apabila ditinjau dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), mohon penjelasan," lanjutnya. 

Baca juga: Bocoran Pertemuan Gibran dengan Prabowo di Jaksel, Salah Satunya Membahas soal Kabinet

Juru Bicara Fraksi PDIP, Etty Isworo mengungkapkan pandangan umum partainya menyoroti soal PAD yang selalu tidak mencapai taget. Dia meminta penjelasan sektor mana saja yang tidak mencapai target. 

Dia juga menyoroti soal puluhan Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan sejak tahun 2022 lalu tapi tidak dilengkapi dengan peraturan wali kota (perwali).

"Salah satunya perda TKPDK (Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja). Karena tidak ada perwali, perda tidak bisa berjalan," tegasnya.

Lalu, Sekretaris Fraksi Golkar-PSI, Agus Nuryanto juga menyoroti angka kemiskinan 2023 sebesar 8,44%, turun sebesar 0,40% dibandingkan 2022.

"Mohon penjelasan, mengapa angka Kemiskinan tersebut hanya turun 0.40 persen dibandingkan tahun 2022," jelasnya. 

Respons Gibran

Terkait sejumlah catatan yang dilayangkan kepadanya, Gibran akan mengatakan akan mempersiapkan jawaban yang ditanyakan oleh para legislator.

"Akan kami berikan nota jawaban, tenang saja," singkat Gibran, setelah rapat paripurna. 

Sebelumnya saat membacakan laporan pertanggungjawabannya, Gibran juga sempat menyampaikan terima kasih soal terselenggaranya pemilu dengan baik. 

"Pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak atas pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang berjalan aman, lancar dan kondusif," kata Gibran.