Pengurus Ranting PDI-P Tiga Kecamatan di Sukoharjo Bakal Datangi DPP di Jakarta, Buntut Tututannya Tak Direspons DPC

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Pengurus ranting ranting PDI-P Kecamatan Weru, Mojolaban, dan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengancam akan mendatangi Kantor DPP PDI-P di Jakarta.

Langkah ini mereka ambil setelah tuntutannya tidak direspons DPC PDI-P Sukoharjo.

Mereka menuntut agar caleg terpilih yang mereka dukung dilantik menjadi anggota DPRD Sukoharjo Periode 2024-2029.

"Langkah selanjutnya kami akan ke DPP. Karena kami mendengar lepas tangan akan diserahkan kepada keputusan DPP," kata Ketua Ranting PDI-P Desa Karangtengah, Kecamatan Weru, Didik Rudyanto setelah memimpin aksi di depan Kantor DPC PDI-P Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Soal Klaim Gibran Getarkan Kandang Banteng di Jateng, Ganjar: Hati-hati Ketanduk

Menurut dia, aksinya menuntut agar caleg terpilih Aristya Tiwi Pramudiyatna dan Ngadiyanto dilantik menjadi anggota DPRD Sukoharjo tidak berhenti di sini.

"Ini belum yang terakhir. Kami sampai titik darah penghabisan akan terus melangkah, berjuang untuk menghadap Ketua Umum dan Pak Sekjen menyampaikan bahwasanya hak saudara Aristya Tiwi dan saudara Ngadiyanto harus dilantik menjadi anggota dewan," terangnya.

Didik juga menyinggung, terkait sistem KomandanTe.

Sistem ini dinilai merugikan calon anggota legislatif dari PDI-P.

Baca juga: Mengenal Sosok Sudaryono, Mantan Aspri Prabowo yang Jadi Kandidat Kuat di Pilgub Jateng 2024

Bentuk pembodohan politik dan demokrasi

KOMPAS.com/Labib Zamani Pengurus ranting dan simpatisan PDI-P Kecamatan Weru, Mojolaban dan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Sukoharjo, Senin (18/3/2024).

KomandanTe sendiri adalah pengampu wilayah dan jajaran struktural partai harus saling bergotong royong dalam memenangkan pemilu.

Dia menilai, sistem ini hanya ada di wilayah Jawa Tengah.

"KomandanTe merugikan bagi calon-calon PDI-P. Itu hanya di Jawa Tengah bukan secara nasional. Mohon maaf ini hanya di Jawa Tengah saja. Jawa Tengah pun tidak semua. Di Boyolali dan Solo ternyata tidak ada KomandanTe. Ini sebuah pembodohan politik dan demokrasi menurut kami," jelas dia.

Didik menyebut, kerugian yang dia maksud dari adanya KomandanTe adalah caleg dengan suara terbanyak dikalahkan dengan caleg dari PDI-P yang nilainya sedikit.

"Ini yang perlu kami tegaskan bahwasanya sistem KomandanTe ini sebenarnya tidak begitu bermanfaat untuk membesarkan partai," ungkap Didik.

Baca juga: Pengurus Ranting dan Simpatisan PDI-P Tiga Kecamatan di Sukoharjo Geruduk Kantor DPC