Tim Hukum Anies-Muhaimin Masih Optimistis Pemilu 2 Putaran

SEMARANG, KOMPAS.com- Koordinator Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (Amin) Jawa Tengah, Listiani, optimistis Pemilu dua putaran.

Keyakinan ini, kata Listiani, setelah menemukan dugaan penggelembungan suara di Jateng yang masif dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Untuk itu, Tim Hukum Amin melaporkan temuan itu kepada Bawaslu Jateng pada Jumat (16/2/2024).

“Kami yakin itu (putaran kedua). Insya Allah, sekarang rekan-rekan bisa lihat TPS bisa gelembung suara 500 sampai 800. Itu baru satu TPS dan baru di Jateng, kalau seluruh Indonesia kira-kira gimana?” ujar Listiani di Bawaslu Jateng, Semarang, Jumat.

Dugaan penggelembungan suara juga sempat ramai menjadi trending topic di aplikasi X.

Capres Anies Baswedan pun me-repost temuan itu di Instagram story miliknya.

Bukan tolak hasil Pemilu

Listiani mengatakan, penyelidikan ini, khususnya penggelembungan di Jateng, bukan berarti dia dan timnya menolak hasil hitung cepat.

Hanya saja, pihaknya menginginkan transparansi data, sehingga meski paslon 01 tidak terpilih sebagai presiden-wapres, tapi hasil penghitungan suara dalam Pemilu melalui proses yang benar.

“Bukan (tidak terima dengan hasil), kita dari awal itu kalah menang biasa. Jadi kita hanya melihat proses dan cara yang tidak benar, dan itu kebiasaan 01 bicara by data. Soal kalah menang itu wajar dalam dunia demokrasi, tetapi caranya yang benar,” tegasnya.

Pihaknya akan menghormati bila pada akhirnya Prabowo-Gibran yang meneruskan kepemimpinna Jokowi-Ma’aruf, selama proses yang dilalui benar.

Menurutnya, temuan ini tidak mengagetkan baginya. Apalagi penyimpangan dalam proses Pemilu disebut telah terjadi sejak pengajuan calon.

Listiani dan timnya akan terus mengawal proses rekapitulasi suara.

Tim Hukum AMIN tak gentar menanggapi pihak yang menyebut upaya mereka sebagai wujud ketidakikhlasan lantaran suara Anies-Muhaimin masih kalah.

Bahkan, terdapat narasi di media sosial yang menyebut penggelembungan suara justru datang dari kubu Anies-Muhaimin.

“Mereka bisa buktikan tidak? Kalau kita kan tidak bicara narasi, kita bicara fakta riil. Kalau mereka mengatakan ada kecurangan (oleh AMIN), buktikan saja yang mana. Kalau kita siap dengan data by data, kita tidak narasi,” tegasnya.

Selain penggelembungan suara, Tim Hukum Amin mendapati dugaan petugas KPPS di beberapa TPS di Jateng melarang masyarakat untuk mendokumentasikan hasil C1.