Akademisi Nilai Aksi Mahasiswa Tolak Rohingya di Aceh Terorganisir

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Akademisi Universitas Presiden, Nino Viartasiwi, menduga aksi mahasiswa yang mengangkut paksa pengungsi Rohingya dari gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) terorganisir.

"Kemarin itu saya lihat mahasiswa itu pakai truk, saya sangat penasaran ingin menanyakan, itu truk dari mana, siapa buatkan poster, siapa yang menyewakan truk dan tujuannya apa, artinya indikasinya organisir," kata Nino saat menjadi pembicara dalam diskusi secara daring yang digelar koalisi masyarakat sipil, Kamis (28/12/2023).

Nino melihat, dalam kasus penolakan pengungsi Rohingya adanya pengaruh dari narasi yang berkembang di media sosial.

"Mahasiswa ketika ditanya alasan demo apa, mereka merujuk kepada sosial media bukan bagaimana dia merespons situasi sosial yang terjadi di sekelilingnya. Jadi idenya itu dari luar, bukan karena dia secara kritis melihat apa yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh

Menurut Nino, sikap itu sebenarnya konsisten dengan perilaku Gen Z.

Gen Z yang merupakan digital native, menggantungkan hidupnya dengan informasi-informasi digital.

"Jadi kita tidak boleh lagi menganggap remeh informasi digital, dan juga hate speech serta framing yang ada di sosial media," sebutnya.

Di sisi lain, Nino melihat apa yang terjadi di sosial media saat ini juga seperti terorganisir, tujuannya jelas menolak pengungsi Rohingya. Ada upaya fear mongering (kampanye menjual ketakutan).

"Saya tidak tahu mengapa dan siapa yang berada di belakang ini," katanya.

Sementara itu, Nino mengakui Indonesia bukan negara penandatangan konvensi pengungsi sehingga tidak punya tanggung jawab.

Baca juga: KontraS Minta Pemerintah Pusat Bersikap Tegas untuk Mengurai Kisruh Rohingya di Aceh

Namun, Indonesia punya banyak sekali instrumen hukum dan regulasi mengikat pada tanggungjawab pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

"Sila kedua Pancasila, pembukaan UUD 1945 alinea keempat, batang tubuh Pasal 28 J UU 1945, dan UU HAM, kurang apa. Kenapa hanya satu regulasi internasional atau konvension yang tidak kita ratifikasi menjadi alasan terus. Sebetulnya apa agenda ini, mengapa seperti itu kebijakan politik luar negeri ini," katanya.

"Saya rasa ini adalah indikasi betapa berbahayanya sosial media mengingat bagi generasi Gen Z ini adalah hidup mereka. Perilaku mahasiswa di Aceh yang ternyata alasannya bukan karena dia merespons isu sosial seperti generasi sebelumnya, ketika mereka bergerak dan berbuat merespons isu politik, misalnya itu karena dia meliat sosial yang Gen Z tidak," pungkasnya.