Ketua PGSI Jateng Sebut Masih Banyak Guru Digaji Rp 300.000

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia Jawa Tengah (PGSI) Jawa Tengah, Muhammad Zen menyebut, masih banyak guru yang digaji di bawah Rp 500.000.

"Terkait isu propim kesejahteraan, baik honorer guru SD, SMP, ini kan masih jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya hanya Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, guru-guru SD, guru TK di daerah, gaji teman-teman honorer itu masih segitu," ungkap Zen, Sabtu (25/11/2023).

Untuk itu, anggota Komisi E DPRD Jateng itu menilai pemerintah harus segera mengangkat guru honorer menjadi PPPK sebagaimana dijanjikan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Baca juga: Kisah Melki, Guru Honorer di Keerom, Tetap Setia Mengajar meski 5 Kali Tes CPNS Tak Lolos

"Mereka ketika membuat kebijakan itu jangan terlalu lama, kalau sudah komitmen untuk mengangkat guru honorer ke P3K, ya mestinya harus segera diangkat, berapapun nanti yang akan difasilitasi oleh negara," tuturnya.

Menurutnya, dana pemerintah cukup besar untuk menjamin semua guru di Indonesia, baik guru honorer maupun swasta mendapat afirmasi dari APBN. Hanya saja hal itu tergantung pemerintah.

"Ini masalahnya kan soal komitmen, lebih soal political will, dari 20 persen anggaran pendidikan itu kan sekitar Rp 600 triliun. Angka itu saya kira cukup untuk mensejahterakan guru-guru di Indonesia, termasuk tenaga di pendidikan, TU, laborat, semua itu bisa kalau negara punya komitmen," tegas Zen.

Baca juga: Ratusan Guru Honorer di Lombok Tengah Geruduk Kantor Disdik, Tuntut Penambahan Formasi P3K

Selain kesejahteraan, baginya isu profesionalitas atau kompetensi guru juga masih perlu menjadi perhatian pemerintah.

Bertepatan dengan momen Hari Guru Nasional, pihaknya berharap pemerintah lebih memerhatikan peningkatan kompetensi guru untuk pendidikan berkualitas.

"Dengan program Guru Penggerak di kurikulum merdeka ini sampai sejauh ini masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Artinya belum seluruh guru, baik guru negeri maupun swasta, baik guru sekolah maupun di madrasah yang sudah mendapatkan akses pelatihan diklat oleh pemerintah melalui guru penggerak," bebernya.

Pihaknya mengimbau pemerintah segera melakukan upaya-upaya serius agar program Guru Penggerak ini bisa betul-betul dipenuhi.

"Karena  pendidikan itu urusan absolut, urusan pelayanan dasar, pemerintah pusat dan daerah harus ada sinergi di sini. Faktanya sampai sekarang masih kita lihat teman-teman tenaga pendidik, TU, masih belum sejahtera," ucap Zen.

"Saya kira ini tantangan besar soal prefesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan guru, di Hari Guru Nasional yang tentu harus mendapatkan perhatian pemerintah," tandasnya.