Buruh Segel Kantor Disnakertrans Jateng, Khawatir Kenaikan Upah Jateng Cuma Janji Palsu

SEMARANG, KOMPAS.com-Sekitar seratus buruh menyegel kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Jawa Tengah usai aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (14/11/2023).

Mereka mengkhawatirkan pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah soal kenaikan upah 2024 menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 hanyalah janji palsu belaka.

Baca juga: Disnakertrans Jabar Beri Sinyal UMP 2024 Bakal Naik 4 Persen

Pasalnya Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng Aulia Hakim bersama elemen serikat pekerja lainnya menyebut bahwa PP Nomor 51 itu justru berpeluang besar menghambat kenaikan upah buruh di Jateng.

"Munculnya PP No 51 sebagai perubahan PP 36 tahun 2021 membuat kami buruh jateng bereaksi kembali. Justru ketika Bu Ida Fauziah mengatakan akan ada kenaikan upah menggunakan PP No 51 tahun 2023, menurut kami itu hanya omong kosong. Karena justru pasal-pasal di PP No 51 tahun 2023 ada beberapa kabupaten/kota yang tidak naik," ungkap Aulia di sela aksi.

Pihaknya mencontohkan pada Pasal 26 jelas mengatakan, ketika pertumbuhan ekonomi negatif, maka Kemenaker akan menggunakan UMK berjalan.

"Artinya ini hanya omong kosong yang kami rasa dari Kemenaker dan Pemerintah saat ini yang kami duga sedang pembohongan publik, maka hari ini kami melakukan aspirasi kembali," katanya.

Pihaknya juga mengaku kecewa dengan sikap Disnakertras Jateng yang dianggap mengabaikan mereka dan tidak melibatkan rapat koordinasi soal kenaikan upah di Kota Solo pekan lalu.

Padahal KSPI merupakan bagian dari dewan pengupahan di Jateng. Kemudian pihaknya telah memberikan draft rekomendasi pengupahab ke PJ Gubernur Jateng pada (11/10/2023).

Merespon hal itu pihaknya sempat menggelar tenda perlawanan dan bermalam di depan kantor itu selama beberapa hari. Bahkan usai orasi dan unjuk rasa pada hari ini, para buruh menyegel kantor tersebut dengan rantai besi dan gembok.

Pantauan Kompas.com, masa aksi meninggalkan Kantor Disnakertrans Jateng setelah menyegel menggunakan rantai.

Di gerbang terpasang spanduk bertuliskan 'Kantor ini Disegel Naikan Upah 15 Persen, Tolak PP 51/2023, Pecat Kadisnakertrans Jateng'. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

"Saya tidak tau apakah hari ini akan ditemui oleh dinas atau tidak. Harapan kami hari ini adalah juga untuk bisa menyampaikan kepada pusat lewat bapak Pj Gubernur Jateng agar merekomendasi usulan angka dari buruh Jateng minimal sebesar 15 persen untuk UMK dan UMP tahun 2024 di 35 kabupaten/kota," tegasnya.

Lebih lanjut, merespon Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengaku tidak bisa menuruti kenaikan 15 persen, pihaknya berharap pemerintah dapat memilah perusahaan yang mampu dan tidak mampu.

Sehingga perusahaan yang tidak mampu karena benar-benar mengalami kesulitan dapat dikecualikan dari kewajiban menaikkan upah, bila rekomendasinya diterima Pemprov Jateng nantinya.

"UMK ini adalah jaring pengaman, kami paham terkait dengan kemampuan perusahaan, makanya kami berharap kalaupun perusahaan itu tidak mampu kan dipilah. Tapi jangan dipukul rata, kalau perusahaan-perusahaan itu mampu wajib menaikan upah, yang tidak mampu itu akan ada mekanismenya," jelasnya.

Baca juga: Protes Barikade Beton di Hotel Sultan, Massa Buruh: Sekarang Cuma Ada 1 Pintu

Mengingat upah buruh Jateng itu paling rendah, pihaknya sangat berharap Pj Gubernur mengabulkan minimal kenaikan upah 15 persen pada saat penetapan UMP 20 November dan penetapan UMK 30 November mendatang.

Sehingga dengan kenaikan 15 persen itu dapat menjadi pondasi buruh Jateng agar bisa lebih mendapatkan kesejahteraan.

"Harus menggunakan hati nurani dan logika, paling tidak lihat fakta bahwa buruh di Jateng masih berada di garis kemiskinan," tandasnya.