PANGKALPINANG, KOMPAS.com-Puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta wali murid dari Bangka Tengah dan Pangkalpinang berunjukrasa di kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung karena tidak tertampung dalam sekolah lanjutan negeri, Senin (24/7/2023).
Peserta unjuk rasa menilai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak transparan.
Bahkan bagi siswa dari Bangka Tengah tak punya pilihan lain karena belum ada sekolah swasta yang bisa menampung.
"Menuntut agar anak-anak bisa ditampung dengan membangun ruang baru, jangka panjang kami minta membangun sekolah baru," kata perwakilan demonstran Irianto Tahor, Senin.
Baca juga: Bawa Kabur Tabungan Siswa Rp 800 Juta, Eks Kepsek di Tasikmalaya Terancam Diproses Hukum
Peserta demo yang mengatasnamakan aliansi masyarakat terdzolimi meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan siswa dari kalangan kurang mampu untuk diterima di sekolah negeri.
Sementara siswa dari kalangan anak pejabat diarahkan untuk bersekolah di swasta.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah Apripanzupi mengatakan, untuk daerah Koba yang merupakan ibu kota Bangka Tengah, hanya ada satu SMA dan dua SMK.
Tidak ada sekolah swasta selain pondok pesantren.
"Harus menambah sekolah negeri yang baru karena daya tampung saat ini tidak memadai," ujar Apripanzupi.
Baca juga: Polemik Tabungan Siswa Rp 800 Juta di Tasikmalaya, Wali Murid Disebut Ancam Gembok Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung Ervawi mengatakan, ketersediaan daya tampung telah disiasati dengan membuka dua kelas SMA di Simpang Katis, Bangka Tengah.
Jumlah yang diterima sekitar 72 orang atau 36 siswa untuk satu kelas.
Saat ini kelas tersebut masih menumpang di SMK Negeri Simpang Katis sembari menunggu pembangunan gedung sekolah baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.