Disdikbud Jateng Perbolehkan Infak di Sekolah, asal Tak Ditentukan Nominalnya

SEMARANG, KOMPAS.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah mengatakan infak di sekolah sejatinya diberbolehkan asal dilakukan secara sukarela oleh wali murid tanpa ditentukan jumlahnya. 

Hal ini disampaikan Disdikbud Jateng menyusul adanya pungutan liar (pungli) berkedok infak untuk membangun mushala di SMKN 1 Sale Rembang. 

Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah menegaskan jika infak telah ditentukan nominalnya maka bagian dari pungli. 

“Kalau infak kan tempat ibadah ya. Sebenarnya kalau kita membedah kan infak itu sukarela dan tidak ditentukan besarannya. Kalau jatuhnya penentuan nominal yang ditentukan, itu namanya pungutan. Kalau tidak dikoordinir dan dikondisikan itu boleh saja selama sukarela,” ungkap uswatun saat ditemui di kantornya, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Respons Kepala SMKN 1 Sale Rembang yang Diminta Ganjar Kembalikan Uang Pungli Berkedok Infak Pembangunan Mushala

Dia mengatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga pernah menyampaikan bahwa infak diperbolehkan kepada para kepala sekolah se-Jateng. Akan tetapi yang banyak terjadi, pihak sekolah menentukan jumlah infak. Padahal kemampuan setiap wali murid untuk bersedekah tidak sama.

“Dalam pelantikan calon kepala sekolah tahun lalu, Pak Gubernur pernah menegaskan hal itu kok. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi yang sering terjadi dikondisikan, sehingga yang tidak mampu akhirnya terpaksa harus membayar,” lanjutnya.

Untuk itu, pihaknya cenderung mendorong sekolah untuk mencari dana selain dari infak atau segala bentuk pungutan lainnya. Seperti halnya menggalang dana dari alumni yang notabenenya sidah tidak berstatus siswa atau anak.

“Terhitung mulai tahun 2020, Jawa Tengah ini sudah menerapkan sekolah bebas pungutan dalam bentum apa pun. Pak Gubernur juga sudah menyampaikan. Utamanya di satuan pendidikan ini sangat rentan karena memang mayoritas peserta didik di Jateng ini masih kategori miskin,” tandasnya.