Ceraikan Istri dan Menikah Lagi Tanpa Izin, Perwira Polisi di Manggarai Barat Dipecat

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Ajun Komisaris Polisi (AKP) DR (52), oknum perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Bagian Perencanaan Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipecat dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

AKP DR (52) dipecat lantaran terbukti melakukan perceraian tanpa sepengetahuan istrinya dan menikah lagi dengan seorang wanita meski tanpa izin dari kedinasan Polri.

Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko mengatakan, anak buahnya itu dipecat karena telah melanggar kode etik profesi Polri berdasarkan laporan polisi nomor LP/32/VII/HUK.12.10./2021/Yanduan tanggal 4 Juli 2021, karena memilih menikah lagi tanpa izin dari kedinasan Polri dan menceraikan istrinya secara sepihak.

Baca juga: Polres Manggarai Barat Terima Hibah 25 Kendaraan Listrik Bekas KTT ASEAN

Perbuatan AKP DR (52) itu dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"AKP DR (52) dipecat berdasarkan keputusan Kapolri Nomor KEP/558/IV/2023, tanggal 28 April 2023, tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat," kata Ari saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Loka POM Manggarai Barat Pastikan Keamanan Makanan bagi Para Delegasi KTT ASEAN 2023

Ari menambahkan, AKP DR (52) resmi dipecat dari dinas kepolisian dalam upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di lapangan upacara Mapolres Manggarai Barat pada Jumat (9/6/2023) pagi.

Saat itu, AKP DR (52) tidak hadir dalam upacara, sehingga anggota Propam Polres Manggarai Barat membawa foto yang bersangkutan.

Terkait pemecatan AKP DR (52), ia meminta semua anggota Polri di Polres Manggarai Barat untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat menjaga etika sebagai anggota Polri.

Ia pun berharap agar sanksi pemecatan terhadap AKP DR (52) dapat dijadikan pelajaran berharga bagi anggota lainnya sehingga ke depan tidak ada lagi anggota yang dipecat karena melakukan pelanggaran berat.

"Saya harapkan kejadian ini sebagai pelajaran buat kita semua. Keputusan ini memang cukup berat, karena menyangkut nasib seseorang dan semoga tidak ada lagi pelaksanaan upacara seperti ini. Semoga upacara PTDH ini tidak ada lagi terhadap anggota Polres Manggarai Barat," katanya.