Pulang dari RS karena KIS Nonaktif, Kakek di Kebumen Meninggal dalam Perjalanan

KEBUMEN, KOMPAS.com - Kisah tragis dialami Muhroji (70), warga Desa Tanjungsari RT 01 RW 01, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Ia meninggal dalam perjalanan pulang setelah memilih pulang dari RSUD Dr Soedirman karena tak mampu membayar biaya pengobatan.

Pasalnya, kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya ternyata telah nonaktif.

"Penanganannya itu sebenarnya sudah sesuai SOP. Saya pribadi turut prihatin atas kejadian tersebut, dan menyampaikan belasungkawa," kata Bupati Kebumen Arif Sugiyanto melalui keterangan tertulis, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Balita Korban Jembatan Gantung Putus di Toraja Utara Ditemukan Meninggal

Menurut Arif, pihak rumah sakit juga sudah mengunjungi keluarga almarhum dan menyampaikan permohonan maaf.

Arif menjelaskan, pasien sempat dirawat intensif di ruang ICU karena kondisinya menurun.

"Dari keterangan pihak rumah sakit, pasien tersebut memang belum diizinkan oleh dokter untuk pulang karena kondisinya masih belum membaik. Tapi pihak keluarga yang meminta untuk dibawa pulang rawat jalan karena alasan biaya," jelas Arif.

Baca juga: Bocah SD Korban Pengeroyokan di Sukabumi Sebut Nama Pelaku Sebelum Meninggal, Polisi Akan Periksa Pihak Sekolah

Untuk menghindari kejadian serupa, Arif telah meminta BPJS Kesehatan agar memberikan informasi kepada penggunanya apabila kartu telah nonaktif.

"Jadi tentang kewenangan KIS yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu ada di BPJS. Saya juga sudah bersurat ke BPJS agar proaktif memberitahu kepada seluruh peserta kalau memang kartu BPJS sudah tidak aktif. Termasuk peserta BPJS yang dibiayai negara atau KIS," ujar Arif.

Bagi masyarakat Kebumen yang tidak mampu secara ekonomi, pemkab telah menyiapkan program kartu Kebumen sejahtera (KKS).

Kartu tersebut merupakan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk warga miskin. Masyarakat yang membutuhkan kartu tersebut agar bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

"Pemerintah kabupaten telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk program jaminan kesehatan bagi warga miskin. Jadi warga miskin yang belum punya BPJS silakan untuk mengusulkan ke Dinas Sosial. pemerintah daerah menyediakan KKS untuk memberikan jaminan kesehatam untuk warga miskin," kata Arif.