YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebut Indonesia masih butuh anggota DPR dan partai politik (parpol).
"Tidak boleh kita berpikir tidak punya DPR dan tidak punya parpol, karena itu instrumen demokrasi. Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak punya parpol," ujar Mahfud setelah isi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Minggu (2/4/2023).
Baca juga: Nasdem Tak Ikut Silaturahmi Ketum Parpol Bareng Jokowi, Reshuffle Kian Dekat?
Mahfud menambahkan, dirinya menyampaikan hal itu karena akhir-akhir ini warganet Indonesia banyak yang menyuarakan agar DPR dan parpol dibubarkan, pasca dirinya berdebat dengan DPR soal permintaanya agar DPR mengesahkan RUU Perampasan aset.
"Ceramah ini soal parpol dan DPR kenapa karena parpol lagi dapat sorotan, ada yang berteriak bubarkan parpol bubarkan DPR banyak di medsos. Tapi saya tegaskan kita wajib punya DPR dan wajib punya parpol," ucap dia.
Menurut Mahfud, jika negara tidak memiliki DPR dan parpol maka negara itu bukan negara demokrasi tetapi negara otoriter, negara otokrasi, atau negara monarki.
"Di dalam negara monarki potensi kesewenang-wenangan tinggi dan sudah banyak buktinya tapi kalau ada parpol ada DPR meskipun tidak baik, kalau ada potensi kesewenangan ada yang rakyat pakai untuk kontrol pemerintah," ucapnya.
Hal ini bertolak belakang dengan Indonesia menurut Mahfud, karena Indonesia merupakan negara demokrasi bukan negara monarki.
"Demokrasi pilihan kita sudah final, parpol ada tetapi mari kita bangun agar parpol lebih sehat, mendukung instrumen-instrumen di kerangka demokrasi," pungkas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.