SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan adanya pengusaha truk yang menggunakan satu pelat nomor untuk sejumlah truk.
Dirinya memergoki hal itu saat pengusaha tersebut hendak membayar pajak.
Hal itu dia sampaikan saat Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Jateng, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (30/3/2023).
“Pengusaha truk yang kemarin mau membayar pajak kepada kami, saya ceritakan, berapa kali anda menggunakan satu pelat untuk berbagai truk? Jujur aja, enggak saya hukum kok, hanya butuh pengakuan dosa,” ungkap Ganjar.
Baca juga: Menpan RB Dicurhati Presiden Jokowi: Birokrasi Ini Ruwet Selama Ini
Menurut Ganjar, salah satu faktor yang memicu kerusakan jalan karena truk yang over dimension dan over loading (ODOL).
Hal itu menggambarkan masih minimnya integritas dari berbagai pihak seperti yang ia ceritakan.
“Akhirnya mengaku. Oke Anda mau saya reform enggak? Jangan kemudian keuntungan hanya ada di situ, kami suruh melayani. Untuk menyelesaikannya kita butuh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian,” ujar dia.
Di hadapan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas beserta jajaran wali kota dan OPD terkait, Ganjar menegaskan integritas menjadi hal terpenting.
“Buat kami Pak Menteri, yang pertama integritas. Kalau intregritas beres, tidak korupsi, maka akan berjalan dengan baik. Meskipun tekanannya luar biasa karena semua ingin mengambil keuntungan dari apa yang ada. Apakah dari sendiri-sendiri atau dari luar,” kata dia.
Ganjar juga angkat bicara soal keberadaan truk ODOL yang digunakan untuk mengangkut tambang ilegal galian c di Klaten.
“Dua karena truknya odol, maka angkutannya over. Overnya di mana? Mereka mengangkut paling banyak galian c. Wah ini pusing semua. Sampai kemarin dari Bareskrim turun ke Klaten mengecek di sana. Turun Pak. Wah, ini pertarungan di lapangan dahsyat. Bahkan dari Bareskrim saja diadang di sana,” terang Ganjar.
Baca juga: Ganjar Kecewa karena FIFA Batalkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Ini Alasannya
Ganjar menilai, kasus seperti itu sering membuat situasi tidak mudah. Maka dari itu meski SAKIP dan RB Jateng telah mendapat nilai A, masih perlu dilakukan reformasi menuju AA.
“Kabupaten kota dan OPD membuat inovasi banyak sekali. Tapi apakah sudah berhasil? Belum. Maka reform ini harus kita teruskan,” ujarnya.
Pihaknya mengaku belajar kepada DI Yogyakarta mengenai RB sehingga dapat mencapai nilai AA seperti DI Yogyakarta.
“Jadi kompetisinya kita adalah kompetisi performance pemerintahan daerah, bukan flexing,” ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.