1.400 Personel Gabungan Amankan Pilkades Serentak di Tuban

TUBAN, KOMPAS.com - Sebanyak 1.400 personel gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP Kabupaten Tuban disiagakan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pilkades serentak di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2022 tersebut diikuti sebanyak 119 Calon Kepala Desa (Kades) di 47 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan.

Kepala Kepolisian Resort Tuban AKBP Rahman Wijaya mengatakan, para personel pengamanan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Tuban ini juga telah mengikuti sejumlah pelatihan pengamanan dan dibekali buku saku.

Baca juga: Truk Tronton Jatuh ke Sungai di Tuban, 1 Orang Tewas dan 2 Hilang

"Nantinya, setiap TPS akan dijaga dua personel polisi yang didukung TNI dan pengamanan lainnya," kata AKBP Ramhan Wijaya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Selain itu, di setiap rayon atau kecamatan nanti terdapat satu peleton personel pengamanan yang selalu siaga untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkades.

Rahman menyampaikan, pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Tuban ini mencakup distribusi logistik, proses pencoblosan, perhitungan, dan pasca perhitungan surat suara. 

"Hari ini logistik akan distribusikan ke desa dan pelaksanaan Pilkades harus diamankan," ungkapnya.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky alias Lindra mengajak para calon Kepala Desa (Kades) menjaga kondusifitas dan kedamaian dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tuban.

"Kades terpilih agar tidak mengadakan pawai atau arak-arakan massa yang dapat menimbulkn gangguan ketertiban umum," kata Lindra, usai acara pelepasan personel  pengamanan Pikades serentak di Mapolres Tuban, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: 2 Korban Kecelakaan Truk Terjun ke Sungai di Tuban Ditemukan Tewas

Menurutnya, siapapun calon Kades yang terpilih nantinya merupakan orang terbaik yang bisa menjalankan tugasnya dengan amanah.

Kades yang terpilih hendaknya merangkul seluruh elemen masyarakat termasuk para calon yang tidak terpilih untuk diajak berdiskusi dan membantu menentukan arah kebijakan di desa.

"Sinergi dengan lintas sektoral diperlukan pemerintah desa untuk mempetajam arah pembangunan, sehingga masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya," ujarnya.