Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pj Wali Kota Ambon Ancam Tutup Kafe dan Restoran yang Tak Patuh Bayar Pajak

Kompas.com - 25/08/2022, 19:52 WIB
Rahmat Rahman Patty,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

AMBON, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengingatkan para pelaku usaha seperti pemilik kafe, restoran, dan rumah makan, agar patuh membayar pajak.

Menurut Bodewin, pelaku usaha yang tidak menyetor 10 persen penghasilannya ke pemerintah Kota Ambon, akan diberi sanksi tegas mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Baca juga: Sopir Avanza yang Tabrak Motor di Ambon Menyerahkan Diri, Ternyata Mabuk Saat Kejadian

“Sanksi akan diberikan berupa teguran, kalau masih tetap nakal dan tidak patuh, maka kita tutup,” kata Bodewin saat mengawasi pembayaran pajak di salah satu kafe, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Kamis (25/8/2022).

Pengawasan pembayaran pajak itu juga dipantau tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) KPK RI Wilyah Maluku dan Papua.

Bodewin menambahkan, pembayaran pajak sebesar 10 persen dari penghasilan tempat usaha ke Pemerintah Kota Ambon itu untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) Kota Ambon.

Dalam waktu dekat, Pemkot Ambon akan menerbitkan Peraturan Wali Kota Ambon yang baru mengenai pajak kafe, restoran, dan rumah makan.

“Perwali akan menjadi dasar kita lakukan penindakan kepada pelaku usaha yang tidak bisa kerja sama membantu Pemkot dalam peningkatan PAD melalui pajak,” ujarnya.

Bodewin mengatakan semua pemilik usaha kafe, restoran, dan tempat makan, harus membantu pemerintah kota dengan menyetor pajak 10 persen penghasilan, melalui tapping box atau alat pencatatan pajak yang ditempatkan dan terkoneksi dengan Command Center Balai Kota.

“Berdasarkan data yang kita lihat di Command Center ada kafe dan restoran yang tidak hidupkan tapping box,” bebernya.

Bodewin menyebut, pajak penghasilan itu merupakan sumbangan masyarakat untuk pembangunan Kota Ambon. Sehingga, pemilik usaha harus menyetor kepada Pemerintah Kota Ambon.

“Padahal Pajak 10 persen ini dikutip dari masyarakat, pemilik usaha tinggal menagih dan menyetor kepada pemerintah. Masyarakat membayar pajak untuk membangun kota ini,” terangnya.

Baca juga: Video Viral 2 Perempuan Berkelahi di Trotoar Kota Ambon, Warga Berusaha Melerai

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) KPK RI Wilayah Maluku dan Papua, Dian Ali mengapresiasi upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Ambon melalui Perwali.

“Kami apresiasi Perwali sehingga nanti seluruh wajib harus laporkan pajak sesuai  dengan sistem yang ada, kalau tidak nanti akan diberi sanksi, supaya meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya wajib yang patuh diberikan reward atau penghargaan,” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pilkada Demak 2024, 8 Orang Ikuti Penjaringan di Partai Demokrat

Pilkada Demak 2024, 8 Orang Ikuti Penjaringan di Partai Demokrat

Regional
Update Kecelakaan Minibus di Banjarnegara: 4 Penumpang Masih Dirawat, Pengemudi Diperiksa Intensif

Update Kecelakaan Minibus di Banjarnegara: 4 Penumpang Masih Dirawat, Pengemudi Diperiksa Intensif

Regional
Masif Sosialisasi Sudaryono-Gus Yusuf di Pilkada Jateng, Gerindra: Itu Bukan Hoaks

Masif Sosialisasi Sudaryono-Gus Yusuf di Pilkada Jateng, Gerindra: Itu Bukan Hoaks

Regional
Penyebab Minibus Wisatawan Asal Jakarta Terguling di Banjarnegara, 4 Penumpang Luka-luka

Penyebab Minibus Wisatawan Asal Jakarta Terguling di Banjarnegara, 4 Penumpang Luka-luka

Regional
18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa

18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa

Regional
Masa Jabatan 287 Kades di Brebes Diperpanjang 2 Tahun, Dilantik Kembali oleh Bupati

Masa Jabatan 287 Kades di Brebes Diperpanjang 2 Tahun, Dilantik Kembali oleh Bupati

Regional
Ikut Penjaringan Cagub Jateng dari PDI-P, Hendi: Semoga Jateng Lebih Maju...

Ikut Penjaringan Cagub Jateng dari PDI-P, Hendi: Semoga Jateng Lebih Maju...

Regional
4 Kasus Kecelakaan Bus 'Study Tour' Terjadi Satu Bulan Terakhir, Akibatkan Belasan Korban Jiwa

4 Kasus Kecelakaan Bus "Study Tour" Terjadi Satu Bulan Terakhir, Akibatkan Belasan Korban Jiwa

Regional
Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Regional
Diwakilkan, Eks Wali Kota Semarang Hendi Ambil Formulir Bacagub Jateng di PDI-P

Diwakilkan, Eks Wali Kota Semarang Hendi Ambil Formulir Bacagub Jateng di PDI-P

Regional
Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Regional
Ambil Formulir Pendaftaran Cawagub Jateng dari PDI-P, Bupati Klaten: Saya sebagai Melengkapi...

Ambil Formulir Pendaftaran Cawagub Jateng dari PDI-P, Bupati Klaten: Saya sebagai Melengkapi...

Regional
Kasus Duel Maut Residivis di Temanggung, Polisi Kembali Tetapkan Tersangka

Kasus Duel Maut Residivis di Temanggung, Polisi Kembali Tetapkan Tersangka

Regional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik 3 Aktivis Lingkungan Karimunjawa Dihentikan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik 3 Aktivis Lingkungan Karimunjawa Dihentikan

Regional
Wacana Kapolda Jateng Maju pada Pilkada, Golkar: Tergantung Atasannya

Wacana Kapolda Jateng Maju pada Pilkada, Golkar: Tergantung Atasannya

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com