Korban Investasi Bodong Marak 10 Tahun Terakhir, Polda Jateng Imbau Masyarakat Tak Mudah Tergiur

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya penipuan bermodus investasi.

Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi bodong sepanjang 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,5 triliun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu, masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal itu mencapai ribuan orang.

Baca juga: Berkali-kali Jadi Korban Penipuan, Ini Kisah K-popers Asal Semarang yang Sukses Bangun Online Shop Sendiri

Adapun investasi ilegal itu berkedok pinjaman daring, jual beli aset kripto, perdagangan mata uang asing, multilevel marketing, sampai dengan gadai.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy meminta masyarakat untuk cerdas dan kritis terhadap setiap penawaran investasi.

Sebab, uang yang akan diinvestasikan merupakan hasil jerih payah yang perlu dikelola secara hati-hati.

“Oleh karena itu, jangan mudah termakan bujuk rayu penawaran investasi. Apalagi calon investor tidak memahami betul bidang yang akan dijadikan lahan investasi. Bila sekadar tertarik pada keuntungan besar atau cara presentasi yang meyakinkan, maka itu bisa jadi pintu menuju bahaya,” kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).

Menurutnya, pemerintah maupun para pakar investasi telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada terkait investasi bodong.

Namun, hingga saat ini masih banyak laporan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong karena kurang memahami kemungkinan resiko serta tips berinvestasi.

Iqbal menjelaskan sejumlah tips yang bisa digunakan masyarakat ketika akan melakukan investasi.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah cek legalitas atau perizinan perusahaan investasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bisa dengan mengecek melalui website OJK atau datang langsung. Karena, investasi yang aman dan dapat dipercaya seharusnya sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Bila mendapat tawaran investasi berjangka atau komoditi, seharusnya perusahaan tersebut sudah terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Namun, jika nama perusahaan tidak bisa ditemukan, maka tidak ada jaminan bahwa investasi tersebut legal,” terangnya.

Baca juga: Berniat Bisnis Minyak Goreng, IRT di Kabupaten Semarang Malah Jadi Korban Penipuan

Yang kedua, masyarakat agar tak mudah percaya pada penawaran keuntungan tidak masuk akal.

Sebaiknya, calon investor bertanya dulu bagaimana alur bisnisnya sampai bisa mencapai nominal keuntungan tertentu.

“Waspadalah apabila orang atau perusahaan yang menawarkan investasi terlalu banyak menjanjikan keuntungan yang terlalu besar dan cenderung tidak masuk akal. Seringkali hal ini yang menjadikan orang dengan mudah terjebak investasi bodong,” jelasnya.

Ketiga, masyarakat selaku calon investor menanyakan bagaimana perusahaan menjalankan investasi dan tidak terburu-terburu setuju untuk berinvestasi saat perusahaan melakukan penawaran.

Iqbal menambahkan masyarakat agar tidak berinvestasi dengan alasan takut ketinggalan zaman atau sekedar ikut-ikutan.

“Hal ini banyak terjadi terutama di kalangan anak muda. Beberapa orang kemudian merasa takut ketinggalan jaman. Seolah-olah, bagi yang belum berinvestasi, artinya belum melek keuangan dan kurang memikirkan masa depan. Padahal, untuk berinvestasi bukan berdasarkan tren atau pendapat orang lain. Namun, kesiapan diri berupa alokasi dana dan pengetahuan yang cukup,” lanjut dia.

Menurutnya, minat masyarakat berinvestasi merupakan hal yang positif karena pada dasarnya bertujuan untuk menyisihkan sebagian kekayaan untuk ditabung dan tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif.

Dengan harapan, tabungan tersebut dapat bertambah dalam jangka waktu tertentu dan nominal yang realistis.

“Namun masyarakat sangat perlu untuk bertindak bijak dan hati-hati. Jangan sampai nanti malah terjerumus dan menjadi korban investasi bodong yang berikutnya,” tuturnya.