BIMA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak pemerintah daerah memulihkan perekonomian nelayan terdampak pencemaran laut Teluk Bima di Pulau Sumbawa.
Hal itu, menyusul banyak nelayan di pesisir teluk tersebut yang kini kehilangan mata pencarian.
"Tidak kalah penting itu pemulihan keadaan ekonomi masyarakat, karena memang teluk ini salah satu sandaran bagi masyarakat terutama nelayan," ucap Harry Sandy Ame, Manajer Program Walhi NTB, Jumat (13/5/2022).
Baca juga: Laut Tercemar, Nelayan di Teluk Bima Berhenti Melaut
Menurutnya, teluk ini sumber mata pencarian utama bagi warga sekitar.
Warga mengandalkan penangkapan hasil laut seperti ikan, pemanfaatan airnya untuk budiaya udang dan bandeng, hingga produksi garam.
"Ada yang mengambil ikan di tengah laut, juga memanfaatkan air ini sebagai sumber pengairan untuk tambak udang ataupun tambak garam," jelas Harry.
Baca juga: Bentangkan Spanduk, Pegiat Lingkungan Serukan Pemulihan Teluk Bima yang Tercemar
Lebih lanjut, Harry bersama pegiat lingkungan lain berharap, selain upaya pemulihan ekonomi warga dengan penyerahan bantuan sembako, pemerintah dan otoritas terkait harus segera mengeluarkan hasil uji laboratorium terkait pencemaran itu.
"Permintaan kita pemerintah juga segera mengeluarkan hasil uji lab (sampel air) agar masyarakat tidak resah berkepanjangan," ujarnya.
Baca juga: Bawa Sabu dalam Bungkus Rokok, Pria Asal Bima Ditangkap di Pelabuhan Labuan Bajo
Pantauan Kompas.com, hingga Jumat (13/5/2022) pagi masih terlihat gumpalan berwarna cokelat mirip jeli di sepanjang pantai Lawata, Wadu Mbolo dan Niu.
Pada tiga lokasi itu, juga terlihat sampah plastik, kertas, botol, kaleng dan kayu mengapung di permukaan air laut.
Baca juga: Chikungunya Merebak di Kota Bima, 20 Orang Terjangkit
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, Mahfud, selaku juru bicara tim ad-hoc penanggulangan bencana pencemaran Teluk Bima, sebelumnya mengakui bahwa pihaknya belum pernah menyerahkan bantuan untuk nelayan terdampak pecemaran di Teluk Bima.
Terkait harapan masyarakat agar diberikan bantuan, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui apakah ada alokasi anggaran untuk membantu nelayan.
"Sebagai ketua tim yang saya ketahui memang belum ada bantuan untuk nelayan yang terdampak pencemaran itu sampai saat ini. Nanti saya coba koordinasi dulu dengan dinas kelautan, apakah mereka punya anggaran untuk itu atau perlu dilakukan perubahan-perubahan," kata Mahfud.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.