1.785 Anak di Kaltim Kehilangan Orangtua karena Covid-19, Terima Bantuan Rp 2 Juta Per Orang

SAMARINDA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.785 anak di Kalimantan Timur (Kaltim) kehilangan orangtua karena Covid-19.

Jumlah ini yang didata Dinas Sosial Kaltim sebagai penerima bantuan Rp 2 juta per orang dari Pemprov Kaltim.

Pemberian bantuan bakal dibagi dua tahap dengan menyesuaikan alokasi APBD Kaltim 2021 dan 2022.

"Tahap pertama sekitar 900-an anak. Ini sedang berjalan. Sisanya nanti tahap kedua. Sudah ada SK Gubernur lengkap jumlah dengan nama penerima," ungkap Kepala Dinas Sosial Kaltim, Agus Hari Kesuma saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: 94 Anak Kehilangan Orangtua akibat Covid-19 di Sulsel Dapat Santunan Rp 2,5 Juta

Selain bantuan anak yatim piatu, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan dana santunan untuk ahli waris warga yang meninggal dunia karena Covid-19 senilai Rp 10 juta.

Data ahli waris sudah terhimpun 5.357 jiwa.

"Data ini kami dapat dari Dinas Kesehatan Kaltim dan akan kami validasi lagi dengan kabupaten dan kota," kata Agus.

Dijelaskan Agus, program bantuan ini, sebenarnya program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, dalam perjalanan Kemensos menghentikan, sehingga Pemprov Kaltim melanjutkan dengan menggunakan dana APBD Kaltim.

"Kementerian enggak ada uangnya, dihentikan. Nah, surat pemberitahuan (bantuan) sudah sampai ke kabupaten dan kota, kita diserang banyak orang. Pak Gubernur melanjutkan melalui program itu mengambilalih tugas negara," pungkas dia.

Baca juga: Ibu Meninggal karena Covid-19, Kakak Beradik di Jombang Kini Tinggal di Pesantren

Sebagai informasi, program santunan ahli waris sebelumnya diberikan oleh Kemensos senilai Rp 15 juta.

Namun, santunan itu dihentikan melalui Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19 pada 18 Februari 2021. Dengan alasan, tidak tersedia anggaran.

Melalui edaran itu, Kemensos juga meminta Kepala Dinas Sosial Provinsi dapat menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di wilayah masing-masing.