KOMPAS.com - Dalam sebuah video yang beredar di grup media sosial, tampak Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kementerian Sosial.
Video itu direkam di rumah jabatan Bupati Alor.
Para staf yang duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan sang bupati.
Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma
Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melempar kursi kepada para staf Kementerian Sosial.
Para staf juga diusir agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.
Usai memarahi staf Kementerian Sosial, Amon berjalan meninggalkan mereka.
Baca juga: Video Viral Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos
Kemarahan Amon diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menumpahkan kekesalannya lantaran bantuan PKH diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.
Amon menyatakan bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.
Baca juga: Cerita di Balik Video Viral Perempuan Berjalan Santai di Tengah Jalan hingga Timbulkan Macet
Saat dikonfirmasi, Amon tak menampik bahwa pria di dalam video tersebut adalah dirinya.
Namun, ia tak mengingat kapan kejadian itu berlangsung.
Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," ujarnya lewat sambungan telepon, Selasa (1/6/2021).
Baca juga: Pedagang Pecel Lele Mahal Ditemukan, Disanksi Tutup 6 Hari dan Diminta Lakukan Ini
Mengenai bantuan PKH yang dipermasalahkannya, Amon menerangkan bahwa bantuan itu diberikan setelah Badai Seroja menerjang wilayahnya pada April 2021.
Namun, kata Amon, bantuan itu diberikan kepada salah satu partai politik. Ketua DPRD Alor kemudian membagikannya kepada warga di wilayahnya.
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," bebernya.
Dia menyayangkan, bantuan itu bersifat kemanusiaan, tetapi kenapa diberikan kepada partai politik.
Baca juga: Buntut Video Viral Harga Pecel Lele Mahal, 3 Warung Ditutup Sementara
Mengenai viralnya video Bupati Alor marahi staf Kementerian Sosial, Amon mengaku tak ambil pusing soal itu.
Dia mengatakan, siapa yang mengedarkan video tersebut, dialah yang semestinya bertanggung jawab.
Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere | Editor: Robertus Belarminus)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.