"Mereka Bilang Harus Sewa Jip, Enggak Boleh Pakai Kendaraan Pribadi karena Jalannya Jelek"

KOMPAS.com - Wisatawan asal Klaten, Jawa Tengah, mengaku kecewa saat diminta paksa sewa jip saat menuju petilasan Mbah Maridjan di Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Mereka bilang kalau mau naik harus pakai jip, enggak boleh pakai kendaraan pribadi alasannya jalan jelek, banyak jip. Padahal setahu saya jalan di sana bagus karna itu jalur evakuasi warga lereng Merapi. Kalau masalah banyak jip, itu memang wajar dan mustinya semua pengendara berhati-hati di jalan raya," ucap Iqbal dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Lalu, saat mengetahui tarif sewa jip yang ditawarkan oknum petugas jaga itu sekitar Rp 250.00 - Rp 550.000, Iqbal akhirnya memilih pulang.

Baca juga: Tanggapi Pidato Megawati, Ganjar: Petugas Partai Harus Nurut, Saya Setuju

Sesampainya di pos retribusi, Iqbal yang masih penasaran mencoba menanyakan perihal sewa jip tersebut kepada petugas. Ternyata Iqbal juga mendapat jawaban serupa.

Alasan jalan jelek

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Wisatawan menyusuri lereng Merapi di Dusun Petung, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, dengan menggunakan kendaraan jip wisata yang disewakan dengan tarif berkisar Rp 250.000 per perjalanan, Selasa (10/7/2012). Berbagai paket wisata terus dikembangkan di kawasan tersebut untuk membantu membangkitkan perekonomian warga yang terkena dampak erupsi Merapi.

Namun, sebelum sampai ke lokasi, mobil Iqbal dihentikan petugas jaga dan memintanya menyewa jip.

Saat itu, oknum petugas beralasan jalan ke petilasan jelek dan harus menggunakan jip.

Baca juga: Viral Curhat Wisatawan Dipaksa Sewa Jip untuk Kunjungi Petilasan Mbah Maridjan

Iqbal pun dibuat heran dengan permintaan petugas itu. Pasalnya, saat itu dirinya melihat ada mobil dan motor berplat AB diperbolehkan lewat.

Tanggapan Dinpar Kabupaten Sleman

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Suci Iriani Sinuraya mengatakan, akan menyelidiki kasus itu.

"Sedang Kami telusuri dan sudah kami agendakan untuk rakor lintas pihak (kapanewon, kalurahan, Polsek, komunitas, asosiasi, Satpol PP, inspektorat ) untuk membahas hal ini dan tindak lanjutnya ke depan. Intinya bagaimana hal seperti ini tidak terulang ke depan," ujar dia.

(Penulis Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma | Editor Khairina)