AHY: Banyak Jenderal Dirikan Partai, Kubu Moeldoko Ingin Enaknya Aja

UNGARAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyarankan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko untuk membuat partai baru.

Pembentukan partai baru secara konstitusional menurutnya lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar.

AHY mengatakan banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru.

Dia mencontohkan R Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra.

"Dan, tentu saja SBY yang membangun Partai Demokrat dengan berdarah-darah, masak membangun partai selama 20 tahun akan dibegal dengan KLB ilegal," jelasnya di Umbul Sidomukti, Kabupaten Semarang, Minggu (4/4/2021).

"Beliau-beliau itu jangan dianggap enteng, merawat partai itu dengan berkeringat. Berdarah-darah dari nol untuk menjadikan partai jadi besar dan dipercaya rakyat. Yang dilakukan oleh kubu Moeldoko dengan mengadakan KLB ilegal itu kan mau enaknya aja, sehingga tidak bisa diterima akal sehat," papar AHY.

Baca juga: Rentetan Aksi di Daerah Usai KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Cukur Gundul hingga Parade Karangan Bunga

Dia menegaskan bahwa SBY tidak perlu turun dalam menangani prahara yang terjadi selama dua bulan ini.

"Pasca-keputusan Kemenkumham 31 Maret kan sudah jelas mana yang sah. Jadi jangan lagi usik Partai Demokrat. Karena kami siap melawan, DPC dan DPD Jawa Tengah tentu siap bersatu melawan para pengganggu Partai Demokrat," kata AHY.

Lebih lanjut AHY mengungkapkan, pasca-prahara tersebut ada tujuh penggerak KLB yang dipecat.

"Tapi kami tidak akan menghitung mereka, yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah dengan ketua umum AHY," paparnya.

AHY menilai kader yang setia adalah pejuang istimewa.

"Mungkin juga kemarin ada yang terpapar, nanti kita siapkan vaksinnya. Biasa ada yang kecewa, itu biasa dalam organisasi. Mereka bukan robot, biasa beda suara. Tapi perbedaan itu harus disampaikan dalam batas kepatutan dan norma, jangan menabrak aturan," katanya.

Baca juga: KLB Kubu Moeldoko Ditolak, Demokrat Jateng: Terima Kasih Bapak Jokowi

Menurutnya, untuk para pembelot tersebut, ia dan Partai Demokrat telah memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan.

"Kami tidak perlu demonstrasi terhadap keputusan yang diambil, tapi tugas pemimpin adalah melakukan pembinaan agar tidak salah arah," ungkapnya.