Rinto meminta Kemenkumham tidak mengesahkan penetapan Ketua Umum di KLB karena tidak sesuai AD/ART.
Namun apabila tetap disahkan maka Demokrat Jateng akan melawan.
"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementrian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung. Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," katanya.
Baca juga: Drama KLB Demokrat, Diawali Tari Perang hingga Dering Telepon Moeldoko
Maka dari itu, pihaknya memastikan jika ada orang yang menyatakan Ketua DPD atau Ketua DPC Partai Demokrat Jawa Tengah hadir dalam KLB tersebut itu tidak benar.
"Itu bukan kami. Bohong itu semua. Yang jelas kami di sini kompak baik Ketua DPD, DPC Partai Demokrat akan mengadakan Rakorda yang Insya Allah akan dibuka besok (Sabtu) yang akan dihadiri seluruh fraksi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota dari Jateng," ujarnya.
Sebagai informasi, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.