Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Presiden Jokowi, Empat Bupati di Maluku Utara Minta Bangun Bandara dan Pelabuhan

Kompas.com - 22/01/2019, 12:30 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat kepala daerah dari Provinsi Maluku Utara menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Keempat Bupati dari Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, dan Halmahera Utara tersebut meminta Presiden melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Sejumlah infrastruktur yang dinilai mendesak untuk dibangun di antaranya adalah Bandar Udara Taliabu, pelabuhan antarpulau, dan jalan lingkar pulau untuk masing-masing kabupaten kepulauan. 

"Usulan kami terutama masalah bandara, pembangunan pelabuhan, jalan lingkar, dan industri sentra kelapa, dan cengkeh," kata Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

Wilayah Maluku Utara memang dikenal sebagai penghasil komoditas cengkeh.

Aliong mengatakan, di Pulau Taliabu saja menghasilkan 5.000 ton cengkeh per tahun, belum termasuk jumlah yang diproduksi di kabupaten lainnya.

Ia melihat, perlu adanya pengembangan industri cengkeh secara terpadu untuk mengoptimalkan produksi. 

"Selain cengkeh, industri yang dikembangkan adalah kelapa," kata Aliong. 

Presiden Jokowi, lanjut Aliong, menanggapi positif seluruh usulan yang diajukan para kepala daerah.

Bahkan, Aliong menyebut bahwa Presiden bersedia melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara pada tahun 2019 ini.

Rencananya, usulan-usulan pembangunan infrastruktur senilai lebih dari Rp 1 triliun ini akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019, dan sebagian besar lainnya akan diusulkan di APBD 2020. 

"Khusus di Taliabu, pembangunannya senilai Rp 500 miliar," kata Aliong. 

Aliong mengatakan, sebagai daerah pemekaran yang baru berdiri sekitar 5 tahun, pembangunan infrastruktur yang didukung pemerintah pusat sangat dibutuhkan.

Salah satu yang perlu dibangun segera selain bandara adalah jalan lingkar pulau sepanjang 300 kilometer yang mengeliling Pulau Taliabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com