Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Kapolda, Pangdam, Gubernur, Tanggung Jawab Kasus Cebongan

Kompas.com - 19/06/2013, 17:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Kepala Polda DI Yogyakarta, Pangdam IV/Diponegoro, Gubernur DI Yogyakarta, dan Bupati Sleman harus bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan empat tahanan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila saat menyampaikan hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus Cebongan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (19/6/2013). Ikut mendampingi Komisioner Komnas HAM Nurkholis.

Siti menjelaskan, ada pengabaian yang dilakukan Polda DI Yogyakarta dalam menjaga keselamatan empat tahanan yang dituduh terlibat pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe. Kapolda DIY (ketika itu Brigjen Pol Sabar Rahardjo) harus bertanggung jawab.

"Tanggung jawab pengamanan tahanan titipan penyidik Polda DIY masih berada di bawah tanggung jawab Polda DIY," kata Siti.

Ketua Tim Penyelidikan itu menambahkan, Pangdam IV Diponegoro (ketika itu Mayjen Hadiono Saroso) harus bertanggung jawab atas pernyataannya bahwa tidak ada aparat TNI AD yang terlibat. Pernyataan itu dinilai terlalu dini dan mendahului proses hukum.

Selain itu, tambah Siti, pimpinan Kopassus Grup II Kandang Menjangan juga abai mengawasi para prajuritnya. Pengawasan atas pemakaian senjata juga lemah.

Dari temuan Komnas HAM, para pelaku yang diduga anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan membawa senjata laras panjang berjenis AK47 atau SS1. Ada pula yang membawa pistol jenis FN. Sebagian pelaku membawa dua granat di pinggang sebelah kiri dan kanan.

Komnas HAM juga menilai Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono dan Bupati Sleman Sri Purnomo ikut bertanggung jawab. Pasalnya, keduanya harus menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Keduanya juga dianggap lalai dalam pengawasan dan pembinaan industri hiburan malam.

Namun, Komnas HAM tidak menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka. Seperti diketahui, Pangdam IV Diponegoro telah digantikan oleh Mayjen Sunindyo. Adapun Kapolda DIY kini dijabat Brigjen (Pol) Haka Astana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com