Bawaslu, Awasi Anggaran Pemilu!

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi kinerja anggota KPU Daerah. Pasalnya, besarnya anggaran pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) yang digelontorkan pemerintah sangat rawan untuk dikorupsi.

"Kita minta ke Bawaslu supaya mengawasi anggota KPUD yang saat ini menjadi penyelenggara negara. Jangan sampai mereka main mata dengan para caleg atau dengan kepala daerah sehingga menyalahgunakan wewenang mereka, " kata Uchok saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (19/6/2013).

Uchok mengatakan, ketika pelaksanaan pemilukada, ada anggota KPUD yang mendadak berubah menjadi orang kaya baru. Dirinya pun menyangsikan asal-muasal uang yang diperoleh oleh para anggota KPU tersebut. Uchok mengatakan, profesi mereka sebagai anggota KPU tak memungkinkannya menjadi orang kaya baru (OKB). Terlebih mereka hanya menjadi anggota KPU Daerah.

"Gaji anggota KPU Pusat saja Rp 15 juta per bulan. Apalagi mereka. Kalau di daerah paling di bawah Rp 10 juta," terangya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 16 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 9,1 triliun untuk persiapan pemilu tahun ini dengan rincian Rp 8,1 triliun untuk KPU dan Rp 1 triliun untuk Bawaslu.