Kompas.com - 17/06/2013, 15:54 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima Trihastoto, menilai bahan bakar minyak (BBM) merupakan hak masyarakat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, tidak seharusnya BBM menjadi biaya sekaligus beban negara.

Hal itulah yang menjadi alasan bagi fraksi PDI-P untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi PDI-P juga sekaligus menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2013).

"Sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi BBM itu juga hak rakyat. Jangan dianggap biaya dan beban negara," kata Aria saat Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).

Aria menilai, pemerintah hanya berdalih ingin menyelamatkan anggaran negara, bukan malah menyelamatkan masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dan tidak menikmati anggaran subsidi BBM ini. Di sisi lain, Aria juga menilai bahwa anggaran BBM bersubsidi bukan tidak dinikmati oleh masyarakat miskin. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penikmat BBM bersubsidi sebesar 40 persen berasal dari pengguna sepeda motor.

"Jadi BBM ini mesti diatur, tapi kami tidak setuju adanya kenaikan harga BBM bersubsidi," tambahnya.

HIngga saat ini, ada empat fraksi yang menolak RAPBN-P 2013 yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura, sementara sisanya menerima RAPBN-P 2013. Saat ini pun, masih dilakukan pandangan fraksi untuk mengambil keputusan akhir RAPBN-P 2013 tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Nasional
    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    Nasional
    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Nasional
    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Nasional
    'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

    "Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

    Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

    Nasional
    Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

    Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

    Nasional
    Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

    Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

    Nasional
    UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

    UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

    Nasional
    Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.