Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Lobi Partai Lain Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 17/06/2013, 11:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan komunikasi dengan partai-partai lain yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggagalkan kebijakan pemerintah tersebut.

"Komunikasi sudah dilakukan dan sedang berjalan. Sejauh yang kami pantau sampai hari ini, posisinya tetap mereka menolak kenaikan harga BBM," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Hidayat mengatakan, fraksinya juga siap jika nantinya rapat paripurna berlangsung deadlock. Ia mengungkapkan, sudah menginstruksikan 57 anggota fraksinya untuk hadir dalam rapat paripurna.

"Kalau deadlock, kami setuju dilakukan voting. Tapi voting per orang, supaya ketahuan siapa dukung apa," kata Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada hari ini, Senin (17/6/2013), dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat alokasi dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

PKS, kata Hidayat, menolak RAPBN-P 2013 sebagai tindak lanjut dari sikap partainya yang menolak kenaikan harga BBM. "Kalau kami tolak BBM, tidak ada opsi dana-dana kompensasi itu artinya," ujarnya.

PKS juga menyertakan RAPBN-P tandingan yang akan dibacakan dalam rapat paripurna kali ini.

Hingga kini, partai-partai pendukung kebijakan kenaikan BBM yakni Partai demokrat (148 kursi), Partai Golkar (106 kursi), Partai Amanat Nasional (46 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (38 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (28 kursi), dan Partai Gerindra (26 kursi). Sementara, PKS dan PDI-Perjuangan (94 kursi) menolak rencana kenaikan BBM. Sedangkan Partai Hanura (17 kursi) menyatakan menolak kenaikan harga BBM, tetapi menyetujui BLSM selama tidak menggunakan dana asing.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com