Intinya, Parpol Jangan Menari di Atas Penderitaan Rakyat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik diminta tidak mempolitisasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menaikkan elektabilitas menjelang pemilu 2014. Menolak kenaikan harga BBM demi elektabilitas, sama saja menari di atas penderitaan rakyat.

"Masyarakat sederhana, mereka keberatan dengan beban baru berupa kenaikan harga BBM. Tapi ini bukan untuk dipolitisasi partai-partai tertentu yang membonceng untuk kepentingan tertentu. Partai punya agenda tersendiri bagaimana meningkatkan elektabilitas. Jadi menari-menari di atas kesengsaraan masyarakat. Ini yang tidak boleh," kata Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Siti menyoroti sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Ia menyebut sikap PKS itu aneh, menggelikan, naif, tidak etis, dan memuakkan. Sebagai bagian dari pemerintah, menurutnya, PKS seharusnya tidak mendua alias ikut mendukung rencana kenaikan harga BBM.

"Kita bukan menghujat PKS, tapi PKS harus introspeksi diri dan seperti ini tidak bagus. Sangat kelihatan kecenderungan oportunisme dari PKS. Kalau posisi PDIP jelas (menolak) tidak apa-apa karena memang harus mengkritisi dan mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah ," kata Siti.

Ia juga mengkritik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu lamban dalam menyikapi kondisi koalisi. Sejak dibentuk, khususnya di periode ke dua pemerintahan SBY, Siti menilai koalisi tidak memberi pelajaran yang bagus lantaran terus diwarnai gonjang-ganjing.

"SBY bertanggungjawab penuh atas gonjang ganjing di koalisi. Harusnya cepat diatasi. Kalau koalisi seperti sekarang, nanti pemilu 2014 akan mendaur ulang hal yang sama. Kali ini mungkin dia (SBY) akan lakukan itu (keluarkan PKS). Dia tidak punya pilihan lagi kecuali melakukan. Resikonya akan berat," paparnya.