Presiden Persilakan Rakyat Saja yang Menilai PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai tidak elok mengomentari sikap partai politik di dalam koalisi pemerintah terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Presiden menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.

"Saya tidak mengurangi atau menambahi komentar Bapak Presiden, (menurut Presiden) tidak elok menilai organisasi politik, yang terlebih parpol tersebut ada di dalam koalisi Sekretariat Gabungan. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Hal itu dikatakan Sudi ketika dimintai tanggapan dari sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Premium akan naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Sudi mengatakan, sikap PKS tersebut tentu akan dibicarakan dengan para ketua umum parpol koalisi. Ia memastikan tidak ada pihak Istana yang menyampaikan kepada elite PKS bahwa PKS akan dikeluarkan dari koalisi seperti diungkapkan Ketua DPP PKS Fahri Hamzah.

"Kalau mereka menunggu surat resmi dari Presiden, barangkali memang itu yang mereka harapkan (dikeluarkan koalisi)," kata Sudi.

Sudi juga mengingatkan Majelis Syuro PKS bahwa mereka pernah mengaku mendukung kebijakan pemerintah ketika bertemu Presiden satu bulan lalu. Ketika itu, kata dia, ikut hadir Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuro menyampaikan dukungan kepada kebijakan Presiden. Tapi, kenyataanya seperti ini (menolak)," kata Sudi.