Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Vs Koalisi, "Lagu Lama" yang Diputar Kembali

Kompas.com - 13/06/2013, 11:54 WIB
ING

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika dinamika antara Partai Keadilan Sejahtera dan koalisi diibaratkan sebuah lagu, maka itu bak lagu yang diputar kembali kini, berulang kali. Sebelumnya, seperti saat ini, gaduh antara koalisi dan PKS pernah terjadi. Sekitar setahun yang lalu, PKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap berbeda juga dipilih PKS dalam mengambil sikap terkait kasus Bank Century, tahun 2010.

Meski dianggap pembangkang dan "anak nakal", toh hingga saat ini, partai yang dipimpin Anis Matta itu masih tetap bertahan, enggan beranjak dari barisan koalisi. Demikian juga koalisi, meski tak nyaman, toh masih tetap mempertahankannya.

Mengulang lagu lama

Mari kita lihat ke belakang. Tak usah jauh-jauh, cukup setahun lalu. Ketika PKS juga bersikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, ada desakan untuk meminta PKS hengkang dari koalisi. Jika merasa tak nyaman dengan kesepakatan koalisi, mengapa masih tetap bertahan?

Ketika itu, Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan menilai, dengan bersikap berseberangan dengan pemerintah, PKS telah melanggar kontrak koalisi. Oleh karena itu, menurut Syarief, PKS sudah semestinya mundur dari koalisi.

"Kan ada lagu tuh, 'Kau yang memulai, kau yang mengakhiri'. Begitulah seharusnya PKS bersikap," kata Syarief di Kota Solo, Senin (9/4/2012).

Harapan agar PKS mundur kembali diungkapkan Syarief, ketika polemik yang sama terjadi lagi.

"Nanti kita lihat (soal PKS) setelah pembahasan APBNP selesai, kemudian pelaksanaan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu berjalan, baru kita pikirkan lagi itu," kata Syarief di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ketika dimintai penegasan bagaimana sikap Setgab soal PKS, Syarief menjawab, aturan koalisi sudah jelas dalam code of conduct. "Harusnya (PKS) mengundurkan diri atau...," kata Syarief tanpa melanjutkan pernyataan.

Ia menyarankan untuk membaca code of conduct.

"Tapi, PKS kan selama ini tidak ingin keluar koalisi?" tanya wartawan.

"Nanti kita lihat setelah APBNP selesai. Mudah-mudahan dia sadar," jawab Ketua Harian DPP Partai Demokrat itu.

Bertahan di koalisi

Setahun lalu, saat berpolemik sama, PKS bertahan dengan pendapatnya bahwa urusan koalisi hanya berurusan dengan Presiden SBY sebagai ketua koalisi. PKS akan keluar jika SBY mengeluarkannya dari barisan koalisi. Pernyataan elite partai koalisi lainnya tak dianggap.

"Kami tidak konsen dengan sikap perorangan di kalangan koalisi yang lain. Kami konsennya pada sikap SBY secara resmi. PKS tidak akan mengundurkan diri sebelum ada penetapan resmi dari Pak SBY," kata Anis Matta, yang saat itu menjabat Sekjen PKS, di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com