Golkar: Alasan Pemerintah Kurangi Subsidi BBM Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai, alasan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah cukup tepat. Pasalnya, pemerintah berupaya mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 3 persen seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Idrus mengungkapkan, jika pemerintah tidak segera mengurangi subsidi BBM, dikhawatirkan defisit APBN akan menembus angka 3,3 persen. Meski demikian, kata Idrus, walaupun mengurangi subsidi BBM, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kompensasi sebagai penyeimbangnya. "Kenaikan itu atas dasar pertimbangan rasional. Pemerintah memiliki kewenangan menaikkan BBM. Dengan kewenangan pemerintah itu, tentu Partai Golkar sangat concern," kata Idrus di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Kompensasi itu, dikatakan Idrus, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Diharapkan melalui kompensasi itu masyarakat kecil tidak akan terlalu terbebani dengan kenaikan harga BBM.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.