PD: Menteri PKS Terganggu secara Psikologis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, hubungannya dengan menteri-menteri PKS terjalin dengan baik terkait upaya sosialisasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Jero, yang juga Menteri ESDM, tak menampik jika mereka mendapat gangguan psikologis lantaran PKS justru menolak rencana kenaikan harga BBM.

"Komunikasi tidak terganggu. Secara verbal sih tidak. Paling psikologis, mungkin mereka terganggu," ujar Jero di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Terkait nasib-nasib para menteri PKS di kabinet, Jero menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Yang pasti, katanya, posisi Tifatul Sembiring, menteri asal PKS, tetap berperan sebagai sekretaris sosialisasi kenaikan harga BBM. Jero juga mengungkapkan, para menteri Demokrat di KIB II juga belum mengetahui soal rencana reshuffle para menteri PKS.

"Kami serahkan sepenuhnya saja kepada Presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan partainya menerima informasi sejak pekan lalu rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS. Pesannya, Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.

Penyingkiran PKS dari koalisi merupakan dampak dari sikap partai itu yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan pandangan partai-partai koalisi lainnya. Di dalam dua kali rapat Sekretariat Gabungan terakhir, PKS tidak hadir. Bahkan, pada rapat terakhir, PKS sengaja tidak diundang oleh koalisi.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyatakan, seluruh partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Syarief menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.