Benahi Penegakan Hukum

Jakarta, Kompas - Masyarakat menilai kondisi negara hukum Indonesia buruk. Telah 15 tahun reformasi berjalan, ternyata masyarakat belum menganggap penegakan hukum berjalan baik. Negara hukum Indonesia juga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

”Dari skala 1-10, ternyata indeks persepsi negara hukum Indonesia hanya mencapai poin 4,53. Tidak menggembirakan karena hasilnya kurang dari setengah,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable Todung Mulya Lubis, Jumat (31/5), di Jakarta, saat meluncurkan laporan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012.

Indonesian Legal Roundtable menyurvei 1.220 orang di seluruh Indonesia untuk menemukan persepsi publik terhadap negara hukum Indonesia. Survei ini didukung Tahir Foundations, yang juga mendukung penyelenggaraan penghargaan Yap Thiam Hien, pembatasan transaksi tunai untuk mencegah korupsi, penelitian di Universitas Indonesia terkait konflik sosial, dan penelitian tentang kebijakan TKI.

Todung menambahkan, dalam 15 tahun dapat dikatakan pemberantasan korupsi berjalan lambat. ”Korupsi di Indonesia dalam persepsi publik dinilai lebih buruh dibandingkan di Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan kalah dari Timor Leste,” katanya.

Anggota Komisi Hukum Nasional, M Fajrul Falaakh, mengakui, reformasi hukum memang belum terlalu berhasil. ”Pengawasan hakim, kan, misalnya baru dimulai tahun 2006. Jadi, baru satu periode terakhir ada pengawasan hakim yang lebih konsisten,” ujar Fajrul.

Dari survei bahkan diketahui, independensi kekuasaan kehakiman hanya meraih poin 4,72.

”Ketika tulang punggung lembaga penegakan hukum rapuh, dapat dibayangkan bagaimana jadinya sebuah negara hukum. Menurut saya, dari seluruh survei ini, poin ini yang harus segera dibenahi,” katanya.

Hasil survei, hanya 49 responden yang menjawab hakim di Indonesia bersih dari praktik suap. Hanya 30 persen responden yang menyetujui pernyataan bahwa hakim tidak dapat dipengaruhi pihak lain saat memutus perkara. Sebaliknya, 40 persen responden percaya bahwa hakim dapat dipengaruhi.

Sebanyak 33 persen responden menganggap pengusaha paling sering memengaruhi keputusan hakim. Pihak lain yang dianggap dapat memengaruhi hakim adalah partai politik (30 persen), pemerintah (24 persen), dan tokoh masyarakat (5 persen).

Fajrul juga menyoroti tentang persepsi adanya ”permainan” dalam rekrutmen hakim. ”Ya, bagaimana, calon hakim agung yang sudah diseleksi Komisi Yudisial, misalnya, harus dipilih lagi oleh DPR,” ujarnya.

Antusiasme lemah

Akibat lemahnya penegakan hukum, kata Fajrul, antusiasme masyarakat untuk menuntaskan persoalan di lembaga penegakan hukum menjadi lemah.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, hasil survei ini sangat mengejutkan. ”Terlebih bahwa kita dinilai belum lulus sebagai negara hukum karena angkanya belum mencapai 5,” ujar Lukman.

Padahal, dari sisi regulasi, reformasi hukum sudah berjalan di relnya. ”Konstitusi sudah diamandemen. Telah lahir pula Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan KPK,” katanya.

Ketika ”bandul” sedang mengayun dari eksekutif ke legislatif, Lukman menyoroti hasil survei yang justru menilai eksekutif lebih baik daripada legislatif. ”Performa eksekutif yang dinilai lebih baik juga mengejutkan,” lanjutnya.

Berdasarkan survei dari lima prinsip negara hukum, ternyata peringkat penghormatan, pengakuan, dan perlindungan HAM tertinggi dengan nilai 5,74. ”Saya rasa persepsi masyarakat soal HAM lebih pada akses untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan,” kata Lukman.

Nilai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak memang hanya mendapat poin 4,58 dibandingkan nilai rata-rata 5,74 untuk HAM.

Todung juga menyebutkan, di tengah perdebatan apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono layak mendapatkan penghargaan HAM, ternyata nilai HAM dalam survei ini paling tinggi.

”Sekali lagi, ini persepsi sehingga perlu diperdalam,” ujarnya. (RYO)