Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: SBY Sangat Layak Dapat Penghargaan

Kompas.com - 28/05/2013, 13:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penghargaan World Statesman Award dari organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation (ACF) dinilai sangat tepat dan layak diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, Presiden SBY dianggap terus mendorong pluralisme di Indonesia.

"Ide, dorongan, dan semangat SBY terus-menerus dalam menjaga pluralisme tanpa henti," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Didi menyalahkan para penyelenggara negara, khususnya di daerah, terkait masih adanya konflik sosial. Mereka, kata dia, belum paham instruksi Presiden dalam penanganan konflik sosial berlatar belakang agama.

"Bahkan, terkesan mengabaikan potensi konflik yang ada. Payung hukum untuk penanganannya yang sudah disediakan tidak digunakan," kata anggota Komisi III DPR itu.

Didi menambahkan, dalam menjaga pluralisme, Presiden SBY tentu tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak juga harus memberi contoh yang menjunjung tinggi keberagaman dalam kehidupan.

"Janganlah lupa sejarah. Bangsa ini dibangun sejak awal karena kekuatan keberagaman. Kalau masih ingin ada Indonesia, mari kita jaga bersama pluralisme yang menjadi tanggung jawab kita semua," pungkas Didi.

Seperti diberitakan, Presiden SBY akan menerima penghargaan dari ACF di New York, Amerika Serikat, akhir bulan ini. Di AS, SBY sebenarnya menghadiri pertemuan ke-5 Panel Tingkat Tinggi mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Pasca-pemberitaan rencana pemberian penghargaan itu, berbagai pihak mengkritik. Mereka mengaitkan masih terjadinya berbagai intoleransi yang dialami kelompok minoritas. Penyelesaian masalahnya pun tidak tuntas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com