Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Publik Puas dengan Sistem Demokrasi

Kompas.com - 21/05/2013, 16:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei nasional "15 tahun reformasi" untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait dinamika demokrasi di Indonesia. Survei pada 1-10 April 2013 ini melibatkan 1.200 responden. Hasilnya, mayoritas responden merasa puas dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan menganggap demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik yang harus diterapkan.

Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan mengatakan, dari 1.200 responden yang disurvei, sebanyak 50,4 persen merasa cukup puas dengan sistem demokrasi yang diterapkan. "Sementara yang merasa tidak puas 38,2 persen, dan yang mengatakan tidak tahu 11,4 persen," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei SMRC di Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Djayadi mengatakan, responden dalam survei ini dipilih secara acak dan diwawancarai dengan tatap muka. Sampel yang diambil ialah dengan menggunakan teknik probably sampling. Sementara margin of error dalam survei ini 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Selain kepuasan terhadap demokrasi yang tinggi, Djayadi menyebutkan, sebanyak 65,2 persen responden menilai Indonesia telah berjalan di jalan yang benar. Hanya 24,5 responden yang menyatakan Indonesia berjalan di arah yang salah.

"Sisanya sebanyak 10,3 persen menyatakan tidak tahu," katanya.

Sementara, lanjut Djayadi, responden yang menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik yang diterapkan pemerintah Indonesia ada sekitar 57,7 persen. Sementara yang tidak peduli dengan penerapan demokrasi ada 13,1 persen. "Dalam keadaan tertentu, bukan demokrasi bisa diterima 9,9 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu 11,4 persen," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com