Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Publik Puas dengan Sistem Demokrasi

Kompas.com - 21/05/2013, 16:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei nasional "15 tahun reformasi" untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait dinamika demokrasi di Indonesia. Survei pada 1-10 April 2013 ini melibatkan 1.200 responden. Hasilnya, mayoritas responden merasa puas dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan menganggap demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik yang harus diterapkan.

Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan mengatakan, dari 1.200 responden yang disurvei, sebanyak 50,4 persen merasa cukup puas dengan sistem demokrasi yang diterapkan. "Sementara yang merasa tidak puas 38,2 persen, dan yang mengatakan tidak tahu 11,4 persen," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei SMRC di Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Djayadi mengatakan, responden dalam survei ini dipilih secara acak dan diwawancarai dengan tatap muka. Sampel yang diambil ialah dengan menggunakan teknik probably sampling. Sementara margin of error dalam survei ini 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Selain kepuasan terhadap demokrasi yang tinggi, Djayadi menyebutkan, sebanyak 65,2 persen responden menilai Indonesia telah berjalan di jalan yang benar. Hanya 24,5 responden yang menyatakan Indonesia berjalan di arah yang salah.

"Sisanya sebanyak 10,3 persen menyatakan tidak tahu," katanya.

Sementara, lanjut Djayadi, responden yang menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik yang diterapkan pemerintah Indonesia ada sekitar 57,7 persen. Sementara yang tidak peduli dengan penerapan demokrasi ada 13,1 persen. "Dalam keadaan tertentu, bukan demokrasi bisa diterima 9,9 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu 11,4 persen," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com