Demokrat Klaim Tak Ambil Untung dari Kebijakan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menepis tudingan bahwa pihaknya mengambil keuntungan tertentu dari rencana pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, hal tersebut kewenangan Pemerintah Pusat dan perlu dilakukan untuk menyelamatkan uang negara.

Nurhayati menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang APBN 2012, Pasal 8 ayat 10, pemerintah pusat bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan. Akan tetapi, kata Nurhayati, pemerintah telah menyatakan sikapnya untuk memberikan kompensasi saat harga BBM dinaikkan.

"Jangan dikaitkan dengan parpol tertentu, misalnya kami (Demokrat), kami sama sekali tak ambil keuntungan dari BLSM itu," kata Nurhayati, saat dihubungi, Selasa (14/5/2013).

Justru sebaliknya, anggota Komisi I DPR ini mempertanyakan sikap partai lain yang menolak BLSM digulirkan. Jika khawatir bantuan tersebut dipolitisasi, kata Nurhayati, maka semua pihak bisa ikut terlibat dalam pengawasannya. "Kami pertanyakan kalau ada pihak yang enggak setuju pemberian BLSM, jangan dibalik-balik. Masyarakat sudah cerdas, bisa diawasi bersama, kan ini untuk menyelamatkan uang negara," ujarnya.

Sebagai informasi, pada Senin (13/5/2013) malam, Sekretariat Gabungan menggelar rapat terkait pembatasan subsidi BBM di Kantor Setgab, Jakarta Pusat. Seluruh perwakilan pimpinan partai hadir. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Setgab Aburizal Bakrie. Hasil dari rapat itu adalah mendesak DPR untuk segera menggelar rapat membahas APBN Perubahan. Pasalnya, APBN Perubahan merupakan sumber dana saat harga BBM naik.

Pemerintah rencananya akan menyerahkan draft APBN Perubahan kepada DPR pada 14 Mei 2013. Namun Parlemen belum memutuskan kapan APBN Perubahan itu akan mulai dibahas. Secara umum, pembahasan APBN biasanya memakan waktu sekitar dua bulan. Sedangkan APBN Perubahan pembahasannya diperlukan waktu satu bulan.