Menguji Buah Demokrasi Pulau Dewata

Bestian Nainggolan dan Yuliana Rini DY

Pemilihan gubernur Bali kali ini tidak hanya menyangkut ketatnya persaingan antarkandidat. Tidak pula sekadar ajang pengujian loyalitas pemilih berbasis partai politik, kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, yang terwakilkan dari setiap kandidat. Pilkada sekaligus menguji ketangguhan relasi demokratisasi dan kesejahteraan rakyat di negeri ini.

Bakal ketatnya persaingan antarpasangan kandidat dalam pemilihan gubernur Bali sudah terduga semenjak kemunculan resmi kedua pasangan kandidat tersebut. Pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta akan berhadapan dengan pesaingnya, Puspayoga-Sukrawan.

Terdapat berbagai hal menarik dalam pilkada kali ini. Pastika yang dikenal sebagai gubernur petahana, misalnya, kali ini akan berhadapan dengan wakilnya sendiri, Puspayoga. Sekalipun sama-sama putra daerah, keduanya berlatar belakang dan identitas sosial yang berbeda.

Demikian pula jika pada pilkada 2008, keduanya atas dukungan PDI-P mampu meraup hingga 55 persen suara pemilih, kali ini dukungan PDI-P tertuju kepada Puspayoga. Sebaliknya, Pastika mendapat dukungan antara lain oleh Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra. Pada pilkada kali ini, para pemilih di Bali akan diuji seberapa jauh kekuatan sosok—dengan latar belakang ataupun kualitas personanya—menjadi faktor penentu pilihan ketimbang latar belakang dukungan partai politik setiap kandidat.

Bagi partai politik, khususnya PDI-P, pilkada kali ini tentu menjadi ajang pertaruhan terbesar terhadap loyalitas pemilih mereka. Setelah kegagalan para kadernya memenangi Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara, maka Bali layaknya pertarungan hidup-mati PDI-P. Betapa tidak, sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di provinsi ini, 1999-2009, ataupun dalam berbagai ajang pilkada, Bali adalah jantung bagi PDI-P. Meski di sejumlah wilayah popularitas partai ini menurun, di Bali PDI-P tetap pemenang. Pada Pemilu 1999, misalnya, tidak kurang dari 79 persen suara dikuasai PDI-P. Pemilu berikutnya, 2004 dan 2009, dominasi PDI-P memang menurun. Pemilu 2004 meraih 52,5 persen suara dan tinggal 40 persen pada Pemilu 2009 akibat menguatnya Golkar dan Demokrat di kabupaten Karangasem dan Jembrana. Namun, sebagian besar kabupaten/kota, seperti Buleleng, Bangli, Klungkung, Gianyar, Badung, Tabanan, ataupun Kota Denpasar masih menjadi benteng kekuatan PDI-P.

Di balik hangatnya persaingan antarkedua sosok kandidat ataupun medan pertaruhan loyalitas pemilih partai politik, ajang pilkada gubernur Bali sebenarnya menjadi model dari suatu kontestasi politik di negeri ini. Khususnya suatu daerah yang terkategorikan sebagai wilayah yang relatif tinggi derajat kesejahteraan ataupun praktik demokrasinya.

Posisi atas

Pengukuran terhadap kualitas suatu provinsi, baik praktik kehidupan berdemokrasi yang berlangsung dan tautannya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di Bali sejauh ini tampak menawan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2010 yang dipublikasikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) tahun 2012, misalnya, menempatkan Bali di posisi ke-5 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Tiga aspek yang menjadi indikator pengukuran, yaitu kebebasan sipil, pemenuhan hak politik, dan kualitas kelembagaan demokrasinya, skor Provinsi Bali sebesar 72,44. Skor itu di atas rata-rata skor nasional sebesar 63,17. Posisi Bali dapat disejajarkan dengan skor papan atas IDI lainnya, yaitu DKI Jakarta (77,44) dan DIY (72,33). Di antara kedua provinsi tetangganya, yaitu NTB (58,13) dan Jawa Timur (55,12), dalam kualitas demokrasinya, Bali dinilai jauh lebih tinggi.