Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pagi-pagi, Marzuki "Diserang" soal Anggota DPR Pembolos

Kompas.com - 10/05/2013, 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Minimnya kehadiran fisik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setiap rapat masih menjadi sorotan publik. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014. Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPR 2009-2014 akan kembali maju pada pemilu mendatang.

Sorotan publik ini disampaikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, yang cukup aktif di media sosial Twitter. Pada Jumat (10/5/2013) pagi, akun @marzukialie_MA "diserang" oleh para pengguna Twitter. Isinya, mendesak agar sebagai Ketua DPR, Marzuki secara transparan meminta BK mengumumkan data kehadiran. Salah satunya dari akun aktivis sosial, Fadjroel Rachman, @fadjroel.

"TUNTUT Ketua DPR @MA_DPR upload nama 560 anggota DPR lengkap dg #ABSENSIbolos di http://www.dpr.go.id  agar rakyat tahu," tulis Fadjroel.

Menanggapi permintaan Fadjroel, Marzuki mengatakan, desakan itu bisa disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR. Menurutnya, sesuai tata tertib DPR, hal itu merupakan kewenangan BK. Marzuki mengaku sudah sering meminta agar BK melakukan cek fisik atas kehadiran para anggota DPR dan diumumkan melalui media.

"Minta BK utk mengumumkannya," jawab Marzuki.

Fadjroel membalas dengan menyatakan bahwa jawaban Marzuki mengecewakan. "Tidak usah di umumkan di media, mahal, duit lagi bro @marzukialie_MA upload #ABSENSIbolos 560 anggota DPR CUKUP di http://www.dpr.go.id," kata Fadjroel.

Bak gayung bersambut, jawab-menjawab antara Fadjroel dan Marzuki mengundang tanggapan para pengguna lainnya.

"@fadjroeL @marzukialie_MA gonjang ganjing wes. Anak SMA saja.. kalau bolos dilaporkan ke ortunya," tulis pemilik akun @husenarifin.

Marzuki mengatakan, masyarakat seharusnya mempertanyakan fraksi-fraksi di DPR yang selama ini keras menolak sistem tentang pencatatan kehadiran anggota melalui finger print. Menurutnya, ia telah meminta agar pencatatan kehadiran melalui alat sidik jari tak hanya saat kedatangan, tetapi juga ketika meninggalkan rapat. Namun, hal itu ditolak sejumlah fraksi.

"Apalagi sebelumnya dg manual, diumumkan juga, faktanya mereka absen penuh, lalu apa hasilnya? Setiap bulan lap sekjen, absen penuh. Makanya saya minta BK mengecek fisik sesuai perintah tatib, tp sampai sekarang BK belum melakukannya," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Marzuki mengatakan, para anggota DPR yang selama ini kerap mangkir dari tugas-tugas kedewanan seharusnya sadar diri dengan tak kembali mencalonkan diri.

"Saya tidak mengerti apa yang menjadi obsesi yang bersangkutan. Sudah tidak punya rasa malu. Malu itu bagian dari iman, enggak ada malu sudah enggak ada iman," ujar Marzuki dalam pesan singkatnya, Kamis (9/5/2013).

Seharusnya, kata politisi Demokrat ini, anggota dewan berkaca dari apa yang sudah dilakukannya selama menjadi wakil rakyat. "Mau menjadi anggota DPR, tetapi tidak amanah melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR," ujarnya.

Baca juga:
Jangan Pilih Anggota DPR Pembolos!

Anggota DPR Pembolos Maju Lagi Jadi Caleg

Marzuki: Tukang Bolos 'Nyaleg' Lagi, Tak Punya Malu

Berita jelang Pemilu 2014 dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Kabar dari KPU

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Nasional
    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Nasional
    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com