Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pagi-pagi, Marzuki "Diserang" soal Anggota DPR Pembolos

Kompas.com - 10/05/2013, 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Minimnya kehadiran fisik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setiap rapat masih menjadi sorotan publik. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014. Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPR 2009-2014 akan kembali maju pada pemilu mendatang.

Sorotan publik ini disampaikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, yang cukup aktif di media sosial Twitter. Pada Jumat (10/5/2013) pagi, akun @marzukialie_MA "diserang" oleh para pengguna Twitter. Isinya, mendesak agar sebagai Ketua DPR, Marzuki secara transparan meminta BK mengumumkan data kehadiran. Salah satunya dari akun aktivis sosial, Fadjroel Rachman, @fadjroel.

"TUNTUT Ketua DPR @MA_DPR upload nama 560 anggota DPR lengkap dg #ABSENSIbolos di http://www.dpr.go.id  agar rakyat tahu," tulis Fadjroel.

Menanggapi permintaan Fadjroel, Marzuki mengatakan, desakan itu bisa disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR. Menurutnya, sesuai tata tertib DPR, hal itu merupakan kewenangan BK. Marzuki mengaku sudah sering meminta agar BK melakukan cek fisik atas kehadiran para anggota DPR dan diumumkan melalui media.

"Minta BK utk mengumumkannya," jawab Marzuki.

Fadjroel membalas dengan menyatakan bahwa jawaban Marzuki mengecewakan. "Tidak usah di umumkan di media, mahal, duit lagi bro @marzukialie_MA upload #ABSENSIbolos 560 anggota DPR CUKUP di http://www.dpr.go.id," kata Fadjroel.

Bak gayung bersambut, jawab-menjawab antara Fadjroel dan Marzuki mengundang tanggapan para pengguna lainnya.

"@fadjroeL @marzukialie_MA gonjang ganjing wes. Anak SMA saja.. kalau bolos dilaporkan ke ortunya," tulis pemilik akun @husenarifin.

Marzuki mengatakan, masyarakat seharusnya mempertanyakan fraksi-fraksi di DPR yang selama ini keras menolak sistem tentang pencatatan kehadiran anggota melalui finger print. Menurutnya, ia telah meminta agar pencatatan kehadiran melalui alat sidik jari tak hanya saat kedatangan, tetapi juga ketika meninggalkan rapat. Namun, hal itu ditolak sejumlah fraksi.

"Apalagi sebelumnya dg manual, diumumkan juga, faktanya mereka absen penuh, lalu apa hasilnya? Setiap bulan lap sekjen, absen penuh. Makanya saya minta BK mengecek fisik sesuai perintah tatib, tp sampai sekarang BK belum melakukannya," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Marzuki mengatakan, para anggota DPR yang selama ini kerap mangkir dari tugas-tugas kedewanan seharusnya sadar diri dengan tak kembali mencalonkan diri.

"Saya tidak mengerti apa yang menjadi obsesi yang bersangkutan. Sudah tidak punya rasa malu. Malu itu bagian dari iman, enggak ada malu sudah enggak ada iman," ujar Marzuki dalam pesan singkatnya, Kamis (9/5/2013).

Seharusnya, kata politisi Demokrat ini, anggota dewan berkaca dari apa yang sudah dilakukannya selama menjadi wakil rakyat. "Mau menjadi anggota DPR, tetapi tidak amanah melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR," ujarnya.

Baca juga:
Jangan Pilih Anggota DPR Pembolos!

Anggota DPR Pembolos Maju Lagi Jadi Caleg

Marzuki: Tukang Bolos 'Nyaleg' Lagi, Tak Punya Malu

Berita jelang Pemilu 2014 dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Kabar dari KPU

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com