Bupati Bogor Minta Pemeriksaannya Dijadwal Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bogor Rachmat Yasin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (2/5/2013) untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi izin alokasi taman pemakaman bukan umum. Rachmat mengaku tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Dia pun meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya. "Pak Bupati tadi pagi menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional di Cibinong, Bogor," kata Juru Bicara Bupati Bogor David Rizar Nugroho melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis.

Atas ketidakhadiran ini, kata David, Bupati Rachmat telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi yang disertai dengan surat undangan panitia penyelenggara acara Hari Pendidikan Nasional itu kepada penyidik KPK.

"Dengan dasar surat tersebut, beliau menunggu penjadwalan ulang dari penyidik KPK," kata David.

Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari Bupati Bogor. "Ada surat yang bilang dia ada kegiatan yang enggak bisa ditinggal, dan minta dijadwalkan ulang," katanya.

Sedianya Rachmat diperiksa hari ini sebagai saksi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher. Rachmat dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Iyus beserta dua pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, Usep Jumenio dan Listo Welly tersebut.

Selaku bupati, Rachmat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi taman pemakaman bukan umum yang diajukan PT Garindo Perkasa. Terkait kasus ini, KPK sudah memeriksa Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman.

Seusai diperiksa, Karyawan mengungkapkan, Bupati Bogor telah menerbitkan izin untuk pengelolaan lahan 100 hektar di Desa Antayaja, Tanjung Sari Bogor itu menjadi taman pemakaman bukan umum. Menurut Karyawan, surat persetujuan itu diteken Bupati sebelum Iyus tertangkap tangan.

Kasus ini berawal saat KPK menangkap tangan Iyus bersama empat orang lainnya. Selain Iyus, Welly, dan Usep, KPK menangkap Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang Rp 800 juta. Diduga, pemberian uang itu untuk meloloskan izin pengelolaan lahan yang diajukan PT Garindo. Lahan 100 hektar di Desa Antajaya, Tunjung Sari, Bogor itu akan dikelola menjadi taman pemakaman bukan umum padahal sebagainnya merupakan kawasan konservasi.