KPK Mulai Periksa Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, Selasa (30/4/2013). Sri diperiksa sebagai saksi di Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat.

"Dari teman-teman penyidik di AS, pemeriksaan SMI (Sri Mulyani Indrawati) hari ini," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Sri Mulyani selama tiga hari, yakni pada 30 April, 1 Mei, dan 3 Mei. Mengenai hasil pemeriksaan, Bambang mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh dari penyidik KPK. Adapun penyidik KPK tiba di Washington DC sejak Rabu (24/4/2013) pekan lalu.

Sebelum memeriksa Sri, penyidik meminta keterangan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) Wimboh Santoso sebagai saksi Century. Wimboh adalah mantan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan sebelum dimutasi menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York. KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar bailout Century.

Khusus untuk Sri Mulyani, dia dianggap tahu seputar bail out Century karena pernah menjadi ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menkeu, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century.

Pada 2012 lalu, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke Parlemen. Hal ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. Namun, JK membantah soal laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bail out pada 25 November 2008.

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri terkait penyelidikan bail out Century. KPK pun sudah meminta keterangan Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Century, KPK menyatakan, mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan.