Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Jatim Bertemu Buruh, SBY Bisa Dipuja atau Dicaci

Kompas.com - 30/04/2013, 16:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan merayakan Hari Buruh pada 1 Mei nanti bersama elemen buruh Jawa Timur. Namun, kunjungan Presiden itu bisa saja menimbulkan reaksi pujian hingga cacian.

"Saya surprised Presiden datang ke Jawa Timur. Ini harus diapresiasi, tapi kita tidak tahu bagaimana responsnya apakah dipuji atau bisa juga malah dihujat," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Selasa (30/4/2013).

Presiden SBY rencananya akan berkunjung ke Jawa Timur selama empat hari. Selama kunjungan itu, SBY diagendakan merayakan Hari Buruh dengan menemui buruh PT Maspion di Kabupaten Sidoarjo. Presiden mengatakan, memang sudah menjadi tradisi bagi dirinya tidak berkantor di Kompleks Istana Presiden pada saat Hari Buruh.

Selama ini, Presiden lebih memilih mendatangi kawasan industri di daerah untuk bertemu pimpinan perusahaan dan pekerja. Menurut Priyo, berdasarkan informasi yang diterima DPR, akan ada ribuan buruh yang berunjuk rasa di seluruh Tanah Air. "Dari mulai elemen buruh yang sudah lama hingga yang baru semuanya akan muncul membawa coraknya masing-masing. Jadi ini akan jadi hal yang patut dihormati," tutur Priyo.

DPR, lanjutnya, juga membuka pintu bagi elemen buruh untuk melakukan diskusi. Priyo bahkan mengaku sudah dihubungi tiga pimpinan elemen buruh yang meminta melakukan mediasi dengan Parlemen pada Hari Buruh nanti.

"Kami semua berdoa agar aksi besok bisa berlangsung aman dan tertib, serta suara buruh bisa dihormati," katanya lagi.

Seperti diberitakan, semua buruh akan merayakan Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Pada aksi unjuk rasa kali ini, mereka akan menuntut hak-hak buruh dan juga menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Presiden juga sudah menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com