Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: 1 Mei, Buruh Jangan Anarkistis

Kompas.com - 29/04/2013, 18:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kalangan buruh berunjuk rasa secara tertib dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2013 atau biasa disebut May Day. Tindakan anarkistis, kata Presiden, malah akan menimbulkan masalah bagi semua pihak.

Hal itu dikatakan Presiden saat menerima para pimpinan konfederasi dan serikat pekerja di Istana Negara, Senin (29/4/2013). Ikut hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan lainnya.

"Saya kira semua sepakat unjuk rasa buruh itu tertib, tidak merusak. Saya senang. Itulah demokrasi. Boleh ada ekspresi, ada sesuatu yang ingin dikritikkan kepada pemerintah, tapi tertib. Kalau tidak tertib, apalagi anarkis, membawa masalah bagi semua, bagi negara, perekonomian, industri dan pekerja sendiri," kata Presiden.

Presiden mengaku, ia ingin kesejahteraan pekerja semakin lama semakin baik. Menurut Presiden, tidak adil jika perekonomian tumbuh tinggi, industri berkembang baik, tetapi kondisi para pekerjanya tak berubah.

Hanya, tambah Presiden, peningkatan upah pekerja tentu harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jika perusahaan merugi, apalagi bangkrut, kata Presiden, malah akan membuat persoalan baru.

"Maka, semua harus berkontribusi. Pekerja harus menjaga produktivitasnya, disiplinnya. Pemerintah memberikan bantuan kebijakan, regulasi dan iklim, manajemen perusahaan juga bekerja dengan baik. Dengan demikian, mereka juga tumbuh dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih besar lagi," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika ada masalah antara buruh dengan perusahaan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Pemerintah selalu terbuka untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah. Jika itu dilakukan, kata dia, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.

"Coba ikuti perkembangan di Eropa. Ada negara yang penganggurannya mencapai 30 persen. Bisa dibayangkan kondisi sosial politik dan keamanan di negara-negara seperti itu. Krisis itu belum berakhir. Oleh karena itu, marilah kita jaga. Kalau ekonomi tumbuh, bisa ciptakan lapangan kerja, yang nganggur bisa kerja, yang bekerja kesejahteraan makin baik. Itu tujuan kita menjaga bersama ekonomi negeri ini," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com