Kedodoran

Memasukkan naskah soal UN ke dalam boks sesuai dengan sekolah bukanlah hal mudah mengingat ada 20 set soal yang harus dipisah-pisahkan dan dikirimkan ke sekolah yang berbeda. Di masa lalu, hanya lima variasi soal yang harus dipisah-pisahkan. Namun, untuk mengurangi kebocoran dalam pelaksanaan UN SMK kali ini, soal ditambah menjadi 20 variasi soal.

Hari Minggu, 14 April 2013, Nuh mengundang BSNP rapat untuk mencari solusi. Pilihannya hanya dua, menunda pelaksanaan UN SMA di seluruh provinsi (33 provinsi) atau hanya menunda pelaksanaan UN SMA di 11 provinsi. Akhirnya dipilih untuk menunda di 11 provinsi. ”Kami pilih yang paling kecil,” ujar Nuh.

Namun, persoalan tidak berhenti di situ. Ternyata kertas naskah soal pun tidak sesuai dengan permintaan. Kertas soal yang seharusnya adalah HVS 70 gram, tetapi yang digunakan HVS 40 gram sehingga kertas mudah robek saat siswa memperbaiki isian, dan jawaban tidak dapat dipindai mesin. Untuk mengatasi itu, jawaban diperiksa secara manual, yang tentunya rawan kesalahan.

Ternyata meleset

Bukan itu saja, pada Kamis, 18 April 2013, UN untuk SMA/SMK dan MA di 11 provinsi juga tidak dapat dilaksanakan secara serentak karena ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan kiriman naskah soal, antara lain di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, diputuskan untuk kembali menunda UN SMA. Ada pula wilayah yang telah menerima kiriman naskah soal, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga naskah soal terpaksa difotokopi. Terdapat juga naskah soal yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan pada hari itu.

Amburadul, kacau, dan tidak profesional adalah kata yang paling tepat untuk mewakili penyelenggaraan UN SMA 2013 ini. Hal itu diakui oleh Nuh. Ia menyatakan bertanggung jawab. Namun, ia tidak menyebutkan seperti apa bentuk pertanggungjawabannya itu.

Penyebab kekacauan itu bisa macam-macam. Akan tetapi, pada saat ini yang terpenting bukan hanya mencari penyebabnya, dan siapa yang bertanggung jawab, melainkan memikirkan bagaimana kekacauan itu dapat ditebus.

Dalam kaitan itulah, pengunduran diri Mendikbud bukan merupakan pilihan. Yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana mengurangi dampak buruk kekacauan UN SMA itu bagi siswa SMA/SMK dan MA.