Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sindir Pengusaha yang "Nyaleg"

Kompas.com - 18/04/2013, 16:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden yang juga pengusaha, Jusuf Kalla alias JK, mengkritik para pengusaha muda yang tak fokus dalam bekerja. Baru beberapa tahun menjadi pengusaha, mereka sudah terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Kalau jadi pengusaha fokuslah. Jangan sekarang jadi pengusaha, besok jadi caleg," kata JK saat berbicara pada Indonesian Young Leaders Forum 2013 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Pernyataan JK itu membuat tertawa ratusan pengusaha muda yang hadir.

JK mengatakan, ia baru terjun ke dunia politik setelah 35 tahun berdagang. "Anda baru lima tahun sudah langsung mau jadi caleg. Siapa yang jadi pengusaha baik kalau semua mau jadi politisi," ujarnya.

JK mengingatkan, negara dibangun bukan dengan kemampuan politisi, melainkan kemampuan pengusaha. Jika alasan menjadi anggota DPR hanya ingin mendapat gaji sekitar Rp 50 juta per bulan, menurut JK, uang sebesar itu bisa juga didapat pengusaha.

"Memang kadang-kadang anggota DPR kalau ke daerah disambut gubernur. Kalau pengusaha ke daerah mana disambut. Ya, kan?," tanya JK, kembali disambut tawa.

Seperti diketahui, para anggota Dewan saat ini banyak yang berlatar belakang pengusaha. Pada periode 2014-2019 diyakini akan lebih banyak wakil rakyat yang berlatar belakang pengusaha jika melihat sistem pemilu proporsional terbuka.

Dengan sistem tersebut, para caleg yang tidak populer akan jor-joran mengeluarkan dana agar dapat terpilih. Tentu, pengusaha memiliki modal yang lebih besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com