Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Minta Maaf atas Keterlambatan UN

Kompas.com - 16/04/2013, 21:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf atas terjadinya keterlambatan Ujian Nasional (UN). Hal tersebut disampaikannya lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (16/4/2013), seusai memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Istana Negara.

"Pemerintah meminta maaf atas keterlambatan UN ini. Terima kasih kpd yg ikut membantu & mengatasinya, serta masukan melalui akun ini. *SBY*," tulisnya di akun @SBYudhoyono.

Lewat media sosial tersebut, Presiden SBY menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi karut-marut UN itu. Presiden SBY merangkumnya dalam 9 tweet sebelum mengakhirinya dengan permintaan maaf.

Berikut penjelasan Presiden SBY.

1. Berkaitan dengan keterlambatan UN di 11 provinsi, hari ini saya memanggil Mendikbud untuk mengetahui apa yang dilakukan. *SBY*

2. Atas laporan Mendikbud, saya instruksikan 3 hal. Semuanya utk mengatasi keterlambatan itu, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. *SBY*

3. Pertama, pastikan naskah ujian sampai di 11 provinsi sebelum dimulai UN di tempat itu. Cek sampai ke Kabupaten & Kota. *SBY*

4. Bantuan angkutan udara dgn pesawat TNI AU agar dilanjutkan. Saya sudah instruksikan ke Panglima TNI & Kasau. *SBY*

5. Khusus distribusi naskah UN ke 11 provinsi ini, pengamanan bahan ujian harus dijaga. Saya sudah instruksikan ke Kapolri. *SBY*

6. Kedua, jangan sampai UN untuk tingkat SMP ada yang terlambat lagi. Semua dicek kesiapannya sejak sekarang. *SBY*

7. Ketiga, saya tetap minta dilakukan pemeriksaan, mengapa ada percetakan yang terlambat. Masalah teknis atau penyimpangan? *SBY*

8. Untuk kelancaran UN ini, saya instruksikan Mendikbud untuk bekerja sama dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota. *SBY*

9. Dalam keadaan "darurat" ini, Kemdikbud harus buka "posko" dan bekerja siang & malam. Semua wajib bertanggung jawab. *SBY*

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com