Kompas.com - 16/04/2013, 13:39 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tidak kembali mengulangi kesalahannya dalam menyelesaikan masalah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah diminta segera memutuskan kebijakan apa yang diambil terkait BBM dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kalau memang ada rencana kenaikan (harga BBM bersubsidi) dan sebagainya, harap segera disampaikan secara resmi, tidak dipolemikan. Kalau dipolemikkan makin panjang, pasti ada orang yang menikmati," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 16/4/2013 ).

Pramono meyakini kelangkaan BBM di berbagai daerah belakangan ini terjadi akibat permainan pihak-pihak tertentu. Penimbunan BBM bersubsidi, kata dia, sudah dilakukan yang nantinya akan dijual jika harga dinaikkan.

Pramono berpendapat, BBM menjadi masalah rumit akibat sikap pemerintah yang maju mundur dalam mengambil keputusan. Seharusnya, kata dia, pengurangan anggaran untuk subdisi BBM sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu. Tahun 2013 , anggaran untuk subsidi BBM sudah mencapai Rp 193 ,8 triliun.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti salah satu opsi dibuatnya dua harga BBM, yakni untuk kalangan mampu dan tidak mampu. Jika opsi itu dilakukan, kata dia, maka dipastikan akan terjadi penyimpangan di lapangan.

"Kita kan sudah punya pengalaman, begitu ada beda harga, orang-orang kaya yang dulu beli di pom bensin, mereka akan beli dipinggir jalan dengan harga yang sedikit lebih murah. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Maka apapun yang dilakukan pemerintah harus dikaji mendalam sebelum keputusan pasti," pungkas Pramono.

Seperti diberitakan, pemerintah masih membahas masalah BBM. Hanya saja, pemerintah akan mengurangi angka subdisi BBM, baik premium maupun solar untuk kalangan yang tidak layak menerima subsidi. Belum jelas teknis pengurangan subsidi tersebut.

"Jadi, orang yang kaya dan mampu tidak berhak diberikan subsidi atau kelihatannya masih ada subdisi, tapi kecil. Kelompok yang tidak mampu masih diberikan subdisi," kata Menteri ESDM Jero Wacik beberapa waktu lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan, jika memang harga BBM dinaikkan, akan ada kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas. Ia pun meminta kepada semua pihak yang selama ini mendorong harga BBM dinaikkan tidak berubah sikap nantinya.

"Kalau semua sepakat harga BBM dinaikan, pilihannya sedang kita godok, dan ternyata nanti dijalankan terjadi gelombang penolakan, jangan balik kanan yang usulkan tadi. Apalagi (menjadi) yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong seperti apa. Ayo kita belajar menjalankan politik yang baik," kata Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.