Kompas.com - 12/04/2013, 18:09 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak mempunyai otoritas untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dalam kasus pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Cebongan, Sleman.

Menyikapi hal ini, Presiden perlu membentuk tim investigasi independen untuk melihat secara lebih cermat kasus ini.

Demikian diungkapkan Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, Jumat (12/4/2013), di Yogyakarta. "Kesimpulan Menhan terlalu terburu-buru. Presiden harus membentuk tim investigasi independen untuk menentukan apakah kasus ini merupakan kasus kriminalitas biasa ataukah pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Menurut Ari, dalam kasus ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus segera memberikan pernyataan sikap yang tegas terkait kasus ini. Sangat disesalkan strategi yang dilakukan Komnas HAM dalam menangani kasus Cebongan selama ini hanyalah upaya-upaya konfirmasi dan bukan investigasi. "Karena itulah dibutuhkan tim investigasi independen, untuk melihat kasus ini secara terbuka. Tim inilah yang nantinya memberi rekomendasi kepada presiden sejauh mana pelanggaran HAM terjadi," kata dia. Sangat kuat

Dilihat dari prosesnya, Ari menilai pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan sangat kuat mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM. Ini terlihat dari proses pembunuhan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum tentara Kopassus yang merupakan bagian dari aparatur negara dan dilakukan di Lapas,  rumah negara yang semestinya dilindungi oleh negara.

"Soal terencana atau tidak, kasus ini harus diinvestigasi terlebih dulu. Jangan sampai Menhan hanya menerima hasil begitu saja hasil dari tim investigasi TNI AD.  Yang paling memprihatinkan, ada semacam penghakiman dari tim investigasi dan Menhan bahwa yang dibunuh adalah preman, seperti ada upaya mengatakan kalau yang dibunuh preman adalah tidak apa-apa dan  seolah-olah menyelamatkan para pelaku pembunuhan," tambah Ari.

Sementara itu, sikap presiden sampai saat ini hanyalah menyetujui hasil investigasi TNI AD. Karena itu muncul kesan, presiden tidak menganggap kasus ini sebagai hal yang serius.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.