Pernyataan Menhan soal LP Cebongan Pembodohan Publik!

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai penyerangan empat tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini dianggap tidak masuk akal dan merupakan pembodohan publik dengan argumentasi yang manipulatif.

"Pernyataan dan sikap pemerintah bahwa tragedi pembantaian warga sipil narapidana di Lapas Cebongan bukan pelanggaran HAM bukan saja sangat sulit diterima akal sehat, melainkan juga pembodohan terhadap publik bangsa ini," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Politisi yang kini bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengecam pernyataan Menhan sebagai argumentasi yang manipulatif. Selain itu, pernyataan tersebut juga semakin menunjukkan watak pimpinan TNI secara struktur enggan mengakui adanya jiwa korsa yang negatif.

"Ini ekspresi watak resisten pimpinan TNI secara terstruktur, keengganan mengakui tentang adanya solidaritas negatif berbasis korps," kata La Ode.

La Ode yakin bahwa peristiwa penyerangan itu sudah atas sepengetahuan pimpinan di jajaran Kopassus. Ia menilai mustahil pimpinan langsung para prajurit Kopassus pelaku penyerangan itu tak tahu-menahu adanya gerakan anak buahnya yang keluar dengan menggunakan senjata. Jika ada pengakuan bahwa komandannya tak tahu-menahu, kata La Ode, komandannya itu tidak pantas menjadi pemimpin.

Terhadap hal ini, La Ode mencurigai adanya upaya pimpinan TNI hanya akan mengorbankan para prajuritnya. "Sedangkan sang komandan masih tetap akan dipertahankan dan terus akan dibina kariernya sampai nanti jadi perwira tinggi. Diskresi seperti itu sangat berbahaya karena boleh jadi petinggi TNI nanti akan sangat toleran terhadap kekerasan terhadap warga sipil, mengabaikan nilai HAM dan penegakan hukum," imbuhnya.

Hal yang mengkhawatirkan, lanjut La Ode, akan semakin banyak kekerasan terhadap warga sipil yang akan ditoleransi dan dianggap bukan pelanggaran HAM atas nama kekuasaan.

Kementerian Pertahanan menganggap tidak ada pelanggaran HAM dalam peristiwa pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Untuk itu, Kemenhan menganggap tidak perlu ada pengadilan HAM. "Ini bukan pelanggaran HAM karena ada saran dikenakan Undang-Undang HAM. Kami ambil sikap tidak sependapat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat jumpa pers di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Purnomo menganggap penyerangan lapas hingga pembunuhan empat tahanan merupakan spontanitas dan tidak direncanakan. Selain itu, kata dia, jajaran pimpinan TNI tidak mengetahui peristiwa tersebut, apalagi menjadi kebijakan. "Pengadilan HAM hanya bisa terjadi kalau terjadi penghilangan nyawa, satu ras, etnik, secara menyeluruh, atau dilakukan secara sistematik berdasarkan kebijakan pimpinan," kata Purnomo.